JAKARTA -Sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu (19/2/2025).
Agus menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang telah menjalani proses verifikasi bersama Kementerian Hukum dan HAM. "Dari hasil verifikasi dan asesmen awal, terdapat 19.337 warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi," ujar Agus.
Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan narapidana yang terjerat kasus narkotika. Agus mengungkapkan bahwa 18.038 dari narapidana yang lolos verifikasi adalah pengguna narkotika. Sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara 15.447 orang lainnya tercatat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 04 Tahun 2010 mengenai kategori pengguna narkotika.
Baca Juga:
"Kami masih akan telaah kembali, karena SE MA hanya melihat berdasarkan kuantitas barang bukti, sedangkan sasaran pemberian amnesti adalah pengguna narkotika," tambahnya.
Agus juga menyebutkan bahwa terdapat 382 narapidana yang terjerat kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang lolos verifikasi. Dari jumlah tersebut, lima orang di antaranya terkait dengan pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah, sementara sisanya terjerat pasal lainnya dalam UU ITE.
Baca Juga:
Kategori lain yang lolos amnesti antara lain adalah 270 narapidana dan anak binaan dengan kebutuhan khusus, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang memburuk. Terdapat pula 409 anak binaan, 73 orang dengan gangguan kejiwaan, 110 lansia di atas 70 tahun, dua orang disabilitas, enam perempuan hamil, dan 37 perempuan yang merawat anak di lapas.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mencatat bahwa 10 narapidana yang terjerat kasus makar ikut masuk dalam daftar penerima amnesti setelah melalui proses verifikasi dan validasi.
Pemberian amnesti ini sebelumnya disetujui oleh Presiden Prabowo dalam rapat bersama Menteri Hukum, Menko Bidang Hukum dan HAM, serta Menteri HAM, yang bertujuan untuk memberikan pengampunan atas dasar kemanusiaan, serta mengurangi beban overkapasitas di Lapas. Menurut Agus, amnesti ini diharapkan dapat mengurangi sekitar 30 persen kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Dengan amnesti ini, diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali reintegrasi ke masyarakat, sekaligus mengurangi beban di sistem pemasyarakatan yang kerap mengalami overkapasitas.
(km/n14)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
