Pagar Laut Ilegal: Kades Kohod Diberi Waktu 30 Hari untuk Lunasi Denda Rp 48 Miliar

"Mereka mengakui dan sudah membuat surat pernyataan," tambahnya.

Namun, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, merasa heran karena hingga kini Arsin belum dipidana terkait pembangunan pagar laut tersebut.

Menurutnya, Arsin hanya dijerat terkait pemalsuan dokumen di Bareskrim Polri, dan bukan atas tindakannya membangun pagar laut.

Menteri KP menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, namun KKP tidak memiliki kewenangan dalam ranah pidana.

"Kami hanya menjadi tim ahli dalam kasus ini," ujar Sakti.

Sejak awal tahun 2025, keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang telah viral di media sosial dan mengundang perhatian publik.

Pemasangan pagar laut tersebut juga berdampak negatif bagi nelayan setempat.

Sementara itu, Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan pemalsuan dokumen untuk permohonan hak atas tanah di sekitar lokasi pagar laut.

Kepala Desa Kohod, Arsin, dan beberapa pihak terkait telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

(km/a)