Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan telah menyegel SPBU Nagalan 14.201.135 yang terletak di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
SPBU ini diduga terlibat dalam praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Wakapolrestabes Medan, AKBP Taryono Raharja, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan pengujian oktan atau research octane number (RON) terhadap BBM yang dijual.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas BBM yang dijual di bawah standar, yakni hanya memiliki angka oktan 87, padahal seharusnya mencapai 90.
"Pengungkapan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kami telah melakukan pengujian dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas BBM yang dijual di SPBU ini jauh dari standar yang ditetapkan," ujar AKBP Taryono, Jumat (7/3/2025).
Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu MAL yang berperan sebagai manajer SPBU, U yang merupakan sopir, dan YTP yang menjabat sebagai kernet.
Mereka terancam hukuman penjara selama 6 tahun serta denda mencapai Rp 60 miliar.
"Tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mereka dapat dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar," tambahnya.
Praktek pengoplosan ini diduga telah berlangsung selama lebih dari satu tahun.
Truk tangki berlogo Pertamina yang sebelumnya memiliki kontrak dengan Pertamina, namun telah berakhir sejak November 2023, kini digunakan untuk mengangkut BBM yang diduga ilegal.
BBM tersebut kemudian dicampur dengan Pertalite resmi di tangki timbun SPBU sebelum dijual kepada masyarakat.
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konprov) Persatuan Wartawan
NASIONAL