JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dan enam tersangka lainnya terkait dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR.
KPK beralasan bahwa penahanan belum dilakukan karena perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih berlangsung.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa meski tujuh tersangka telah ditetapkan, penahanan belum dilakukan karena KPK masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara.
"Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP," ujar Setyo Budiyanto di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Sebagai informasi, permasalahan ini berkaitan dengan pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR yang mencakup beberapa proyek besar, salah satunya yang terjadi di kompleks Kalibata, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp 39 miliar.
Sementara itu, Direktur PenyidikanKPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di bagian penindakan menjadi salah satu kendala dalam proses ini.
Ia juga menambahkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) yang menangani perkara ini tengah berupaya memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian negara yang lebih akurat.
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
