Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dan enam tersangka lainnya terkait dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR.
KPK beralasan bahwa penahanan belum dilakukan karena perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih berlangsung.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa meski tujuh tersangka telah ditetapkan, penahanan belum dilakukan karena KPK masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara.
"Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP," ujar Setyo Budiyanto di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Sebagai informasi, permasalahan ini berkaitan dengan pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR yang mencakup beberapa proyek besar, salah satunya yang terjadi di kompleks Kalibata, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp 39 miliar.
Sementara itu, Direktur PenyidikanKPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di bagian penindakan menjadi salah satu kendala dalam proses ini.
Ia juga menambahkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) yang menangani perkara ini tengah berupaya memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian negara yang lebih akurat.
Sejak penetapan tersangka pada tahun lalu, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, termasuk ruang kerja Sekjen DPR, dan menyita dokumen terkait proyek pengadaan RJA serta transaksi keuangan yang mencurigakan.
Tujuh tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini, namun identitas mereka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Beberapa di antaranya adalah Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR, Hiphi Hidupati, dan sejumlah direktur perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Proses penyidikan terus berlangsung, dengan KPK juga mengawasi potensi kerugian keuangan negara yang lebih besar akibat proyek pengadaan ini.
(cn/a)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL