Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
NTT -AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait dugaan kasus narkoba dan asusila. Saat ini, AKBP Fajar tengah menjalani proses sidang etik dan pidana yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan terhadap kasus ini memakan waktu karena penguraian konstruksi peristiwanya yang cukup kompleks.
Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa sidang etik terhadap Fajar kemungkinan besar akan dilaksanakan pada minggu depan.
"Proses untuk etik dan pidana sedang berjalan, dan dalam waktu dekat akan segera digelar sidangnya. Kami juga akan menetapkan tersangka," ujar Choirul Anam.
Anam menambahkan bahwa AKBP Fajar kemungkinan besar akan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik, mengingat beratnya kasus yang sedang dihadapi.
Di sisi lain, Anam juga mendorong agar hukuman pidana terhadap Fajar diberi sanksi maksimal.
"Dalam konteks etik, kami mendorong agar Fajar dipecat dengan tidak hormat.
Dalam konteks pidana, dengan konstruksi kasus yang ada, kami berharap hukumannya maksimal, yakni 20 tahun atau seumur hidup," jelasnya.
Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan kasus narkoba dan asusila.
Penangkapan tersebut dilakukan pada 20 Februari 2025, dan Fajar sejak itu telah ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
Kasus ini menambah deretan permasalahan serius dalam tubuh Polri yang membutuhkan perhatian besar dalam penegakan hukum dan disiplin aparat kepolisian.
(dc/n14)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL