
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanJAKARTA -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Visi Law Office yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3/2025).
Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dua mantan anggota KPK, yaitu eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan mantan Tim Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, diketahui tergabung dalam firma hukum tersebut.
Sebelumnya, Febri dan Rasamala menjadi kuasa hukum SYL dalam kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pertanian.
Selain menggeledah kantor Visi Law Office, KPK juga memeriksa Rasamala Aritonang sebagai saksi dalam kasus ini.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, dengan Rasamala yang tercatat sebagai karyawan swasta.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus TPPU yang melibatkan SYL.
"Benar, penggeledahan ini terkait dengan surat perintah penyidikan (sprindik) TPPU tersangka SYL," jelas Tessa.
Selama proses penggeledahan di kantor tersebut, penyidik KPK berhasil menyita dua koper berukuran sedang, masing-masing berwarna cokelat dan abu-abu.
Seorang sekuriti kantor yang menyaksikan penggeledahan mengungkapkan bahwa dirinya diminta menjadi saksi dalam proses tersebut, bersama dengan Rasamala Aritonang.
Syahrul Yasin Limpo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU sejak 13 Oktober 2023, sebelumnya juga terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik SYL, termasuk rumah dan mobil, seperti Mercedes-Benz Sprinter di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar, dan New Jimny.
Selain itu, SYL yang telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi Kementan, juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai lebih dari Rp44 miliar dan 30 ribu dolar AS.
(tb/a)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan