Somasi Setneg untuk Kosongkan Hotel Sultan: Kementerian ATR/BPN Siap Eksekusi

JAKARTA -Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) telah mengirimkan somasi kepada PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, untuk segera mengosongkan Hotel Sultan.

Somasi tersebut disampaikan pada sekitar Desember 2024 dan diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, pada konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (19/3).

Nusron Wahid mengungkapkan bahwa somasi tersebut merupakan langkah awal dalam proses eksekusi terhadap PT Indobuildco, yang dianggap telah melanggar ketentuan perizinan terkait kepemilikan lahan Hotel Sultan.

"Sudah ada somasi dari Setneg untuk mengosongkan hotel tersebut. Langkah berikutnya adalah eksekusi," ujarnya.

Namun, Nusron mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan eksekusi tersebut akan dilaksanakan.

"Biasanya, jika somasi sudah dilayangkan dan tidak diindahkan, maka proses eksekusi akan segera dilakukan," imbuhnya.

Kasus sengketa kepemilikan Hotel Sultan ini bermula dari masalah hak pengelolaan lahan yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut pemerintah, hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis, yang membuat lahan tersebut harus dikembalikan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

PT Indobuildco tidak terima dengan keputusan ini dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023.

Gugatan tersebut juga melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat.

Namun, pada 24 Juni 2024, PN Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut, dan PT Indobuildco melanjutkan upaya hukum dengan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang juga ditolak pada September 2024.

Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi, yang saat ini masih dalam proses.

Pemerintah berharap penyelesaian sengketa ini dapat segera tercapai dan lahan tersebut bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses eksekusi diharapkan dapat mengakhiri sengketa yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

(cn/a)