Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi insiden penyerangan terhadap Reynhard Sinaga, warga negara Indonesia yang merupakan terpidana hukuman seumur hidup di Inggris. Sinaga, yang dijatuhi hukuman atas tindak kejahatan seksual, diketahui baru-baru ini diserang oleh sesama narapidana di penjara.
Dalam jumpa pers di kantornya pada Jumat, 20 Desember 2024, Yusril menyebutkan bahwa kasus penyerangan tersebut telah menarik perhatian publik di Inggris. “Ini menjadi kasus yang sangat menyita perhatian publik di Inggris, dan baru-baru ini yang bersangkutan itu diserang oleh narapidana lain,” kata Yusril. “Serangan tersebut menyebabkan luka-luka serius dan hidupnya terancam. Sekarang, pelaku penyerangan juga sedang diadili di pengadilan Manchester,” tambahnya.
Yusril juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terpidana di luar negeri, menekankan bahwa meskipun mereka dihukum oleh pengadilan negara lain, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia tetap harus dilindungi. “Kita sebagai negara, berdasarkan pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk warga negara kita yang ada di luar negeri, meskipun mereka melakukan kesalahan,” ujarnya.
Mengenai langkah selanjutnya, Yusril menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mempelajari kasus tersebut secara mendalam dan mengumpulkan informasi lebih lanjut. “Kami menugaskan salah satu deputi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” lanjut Yusril. “Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di London untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, termasuk langkah-langkah yang telah diambil oleh kedutaan dalam melindungi warga negara kita yang dipidana di Inggris.”
Namun, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menentukan sikap resmi terkait peristiwa ini. “Kami masih mempelajari dan memantau kasus ini dengan serius karena menyangkut warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” katanya.
Yusril juga menyinggung contoh negara lain yang memberikan perhatian terhadap warganya yang terpidana di luar negeri, seperti Filipina yang memperhatikan kasus Marie Jane, dan Australia yang mengurusi Bali Nine. “Betapa pun salah, kita tetap punya kewajiban untuk melindungi warga negara kita,” tandasnya.
(N/014)
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN