Pisah Sambut Kapolres Batu Bara, Warga Kirim Papan Bunga Tuntut Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak

BATU BARA – Acara pisah sambut Kapolres Batu Bara yang digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, diwarnai dengan aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui papan bunga. Sejumlah tokoh masyarakat mengirimkan karangan bunga berisi pesan khusus kepada Kapolres Batu Bara yang baru, AKBP Doly Nelson HH Nainggolan.

Salah satu papan bunga yang menarik perhatian berbunyi:

"Selamat bertugas Bapak Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson HH Nainggolan. Tolong tuntaskan laporan pencabulan anak oleh terduga karyawan PT Inalum."

Pesan ini mencerminkan harapan besar masyarakat agar kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan seorang karyawan BUMN PT Inalum segera diselesaikan secara transparan dan adil. Hingga saat ini, kasus tersebut masih simpang siur dan belum ada kejelasan mengenai proses hukumnya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dugaan Konflik Kepentingan di KPAD

Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya konflik kepentingan dalam penanganannya. Berdasarkan pemberitaan media Z.id, salah satu pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah/KPAD Kabupaten Batu Bara diduga berperan sebagai kuasa hukum bagi terduga pelaku, TTBP 47 tahun, seorang karyawan PT Inalum.

Tindakan ini memicu polemik di masyarakat karena KPAD, yang seharusnya berperan sebagai lembaga perlindungan anak, justru dinilai tidak netral dan berpotensi melindungi pelaku. Seharusnya, KPAD berdiri di pihak korban dan memastikan bahwa hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat diperjuangkan.

Kasus Pencabulan Tidak Bisa Didamaikan

Perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kasus pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa/extraordinary crime dan tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai. Hal ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk kebiri kimia dan hukuman seumur hidup.

2. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS, yang mengatur bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar jalur hukum atau melalui mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku.

Dari ketiga peraturan tersebut, jelas bahwa kasus pencabulan terhadap anak tidak bisa didamaikan oleh pihak mana pun. Hanya hukum yang dapat berbicara dan menegakkan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi atau meringankan hukuman bagi pelaku, termasuk melalui intervensi lembaga tertentu, bertentangan dengan hukum dan harus ditindak tegas.

Masyarakat Desak Penegakan Hukum yang Tegas

Hingga saat ini, masyarakat masih bertanya-tanya mengenai perkembangan kasus ini. Mereka berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Batu Bara di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru, dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil.

Masyarakat Batu Bara menaruh harapan besar agar kasus ini segera menemukan titik terang dan keadilan benar-benar ditegakkan. Kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang tidak bisa dianggap remeh, karena jika dibiarkan, dikhawatirkan akan ada korban lain di masa mendatang.

Pihak kepolisian dan lembaga terkait diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual.