LKLH Desak LS Control Union Cabut Sertifikat RSPO PT GAP Pasca Penyitaan oleh Satgas Garuda

MEDAN - Pasca penyitaan perkebunan sawit PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) atau Satgas Garuda pada 18 Maret 2025, seluas 12.069 hektar di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumatera Utara (Sumut) menyuarakan desakan keras agar Lembaga Sertifikasi Control Union mencabut sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang dimiliki PT GAP.

Kebun yang disita diduga kuat berada dalam kawasan hutan, lebih spesifiknya dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), yang merupakan lahan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk dikonversi menjadi perkebunan.

LKLH menyoroti fakta bahwa kebun yang terletak di kawasan ini, yakni Kebun Alam Murni dan Kebun Alam Sahara milik PT GAP, selama ini memperoleh sertifikasi RSPO untuk produk minyak sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan.

RSPO adalah standar internasional yang memberikan sertifikat bagi produsen minyak sawit yang mengikuti prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya. Namun, dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Garuda, yang menyita kawasan perkebunan sawit ini sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan, LKLH menduga bahwa PT GAP telah melanggar prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar penerbitan sertifikat RSPO tersebut.

Menurut LKLH, jika terbukti bahwa PT GAP menggunakan lahan yang berasal dari deforestasi di kawasan hutan, maka hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dijunjung tinggi oleh RSPO, serta standar internasional terkait perlindungan lingkungan.

Dengan latar belakang ini, LKLH menegaskan bahwa Control Union, sebagai lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat RSPO untuk PT GAP, harus segera melakukan penyelidikan terkait ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh RSPO.

"Keberadaan perkebunan PT GAP di kawasan hutan jelas menyalahi prinsip-prinsip RSPO. Ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum Indonesia dan standar internasional dalam industri sawit yang berkelanjutan. Kami mendesak Control Union untuk mengambil langkah tegas, yaitu mencabut sertifikat RSPO yang telah diberikan kepada PT GAP," ujar Indra Minka, Ketua LKLH Sumut.

LKLH juga menyoroti dampak negatif dari pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan, yang tidak hanya berisiko bagi ekosistem local. Tetapi juga dapat merusak reputasi Indonesia dalam industri minyak sawit internasional.

"Jika hal ini terbukti, maka ini akan menjadi skandal besar yang mencoreng industri minyak sawit Indonesia di mata dunia, terutama bagi para pembeli minyak sawit global yang kini semakin memperhatikan asal-usul dan dampak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi," lanjut Minka.

Harapan LKLH adalah agar Control Union Indonesia, Control Union Sdn. Bhd Malaysia, dan Control Union – The Netherlands, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab atas sertifikasi berkelanjutan minyak sawit, untuk menjaga komitmen mereka dalam memastikan bahwa hanya produk minyak sawit yang benar-benar ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memperoleh sertifikasi RSPO.

Jika benar PT GAP terbukti melanggar, LKLH meminta agar sertifikat RSPO yang diberikan kepada PT GAP dicabut demi menjaga integritas dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Dengan situasi ini, LKLH berharap proses verifikasi yang dilakukan oleh Control Union dapat mengutamakan kepentingan lingkungan, hukum, dan keberlanjutan yang menjadi dasar utama dalam prinsip RSPO.