Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
SUMUT -Seorang pria berinisial ID (51) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, tega menyuruh istrinya, RT (44), untuk membuat video porno bersama pria lain. Video tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Plh Kasi Humas Polres Madina, Ipda Bagus Seto, mengonfirmasi bahwa ID dan RT merupakan pasangan suami istri. Keduanya telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut pada Selasa (17/12/2024).
“Iya, (ID dan RT) suami istri,” kata Bagus saat dikonfirmasi oleh detikSumut, Kamis (19/12).
Bagus menjelaskan bahwa terdapat dua video asusila yang melibatkan RT. Video pertama menunjukkan RT berhubungan badan dengan pria berinisial AMN, sedangkan video kedua memperlihatkan RT bersama dua pria lainnya, yakni R dan ME. Video-video tersebut mulai beredar di media sosial pada Sabtu (14/12), yang kemudian memicu laporan dari warga ke Polres Madina pada hari yang sama.
“Yang beredar di masyarakat itu ada dua video. Pertama, adegan satu perempuan dengan satu laki-laki. Video kedua, adegannya ada satu perempuan dengan dua laki-laki,” ujar Bagus.
Lebih lanjut, Bagus mengungkapkan bahwa pembuatan video asusila itu dilakukan atas suruhan ID, yang bahkan rela membayar para pria untuk berhubungan intim dengan istrinya. Aksi tersebut dilakukan di sebuah penginapan.
“Kemudian laki-lakinya (suami) kenapa kita amankan juga karena berdasarkan keterangan si RT, suami ini yang menyuruh RT untuk membuat video hubungan dengan pelaku lainnya. Pelaku lain itu dibayar oleh dia (ID). Kalau dari keterangan mereka berdua, memang atas dorongan, suruhan, dan tekanan dari suaminya,” jelasnya.
Saat ini, ID dan RT telah diamankan di Polres Madina dan dijerat dengan Undang-Undang Pornografi. Ancaman hukuman maksimal untuk kedua pelaku adalah 12 tahun penjara.
“Atas perbuatannya, RT dan ID terjerat pidana kurungan penjara paling lama 12 tahun berdasarkan UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” ujar Bagus.
Sementara itu, polisi masih memburu tiga pria yang turut menjadi pemeran dalam video porno tersebut. Upaya pengejaran dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan memunculkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran konten asusila. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN