JAKARTA -Tim hukum Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang dijadwalkan pada Selasa (8/4/2025).
Sidang ini berkaitan dengan gugatan atas sah atau tidaknya penyitaan sejumlah barang milik Kusnadi dan Hasto yang dilakukan KPK pada 10 Juni 2024 lalu.
Baca Juga:
Sebelumnya, sidang perdana yang seharusnya digelar pada Senin (24/3/2025) terpaksa ditunda karena ketidakhadiran KPK.
Hal ini memicu kritik dari tim hukum Kusnadi yang menilai KPK tidak menghormati proses hukum.
Baca Juga:
"Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut," ujar kuasa hukum Kusnadi, Army Mulyanto, Senin (7/4/2025).
Army menilai absennya KPK sebagai bentuk standar ganda dalam penegakan hukum.
Ia menyebut lembaga antirasuah itu sering kali terburu-buru jika memiliki kepentingan, namun justru mengulur waktu saat digugat oleh warga negara yang merasa haknya dilanggar.
"Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat," tegasnya.
Gugatan praperadilan ini merupakan buntut panjang dari penggeledahan terhadap Kusnadi saat mendampingi Hasto yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita tiga unit handphone, kartu ATM, dan buku catatan Hasto, yang dinilai tidak relevan dan melanggar hak pribadi.
Tindakan penyitaan tersebut langsung direspons dengan berbagai langkah hukum.
Tim hukum Kusnadi melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komnas HAM.
Mereka juga sempat mengadukan dugaan pelanggaran hukum ke Bareskrim Polri, meskipun laporan tersebut ditolak.
Setelah berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, tim hukum diarahkan untuk mengajukan gugatan praperadilan, yang kini menjadi fokus utama pembelaan Kusnadi.
Selain itu, permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah diajukan pada 28 Juni 2024.
Tim hukum berharap dengan kehadiran KPK dalam sidang Selasa besok, seluruh proses hukum bisa diuji secara adil di hadapan hakim.
(km/a)
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong, mengimbau Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan harapannya agar Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) turut
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan implementasi Peraturan M
Ekonomi
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, melakukan ku
Kesehatan
JAKARTA Serangan naratif dan tuduhan sepihak terhadap Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudun
Politik
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan nasional dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis wacana soal adanya permainan data terhadap angka pertumbu
Ekonomi
BANDUNG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, memaparkan strategi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha melalui
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 tr
Ekonomi
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
