BPDP Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Kelapa Sawit untuk Hadapi Tantangan Industri
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
MEDAN – Pertanyaan apa yang ada dalam benak Anda ketika melihat gencarnya pembangunan rumah toko (Ruko) dan perumahan mewah di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumut saat ini?
Apalagi bagi Anda yang selama ini mengetahui status lahan mega proyek properti itu adalah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN?
Yang pertama mungkin, pasti merasa kaget. Lalu, akan muncul pertanyaan; lho, ini kan lahan HGU PTPN untuk perkebunan? Kok berubah menjadi kawasan pembangunan pertokoan dan perumahan mewah?
Pertanyaan berikutnya adalah, apa bisa lahan HGU menjadi kawasan property bisnis untuk diperjualbelikan dengan nilai fantastis mahal? Lalu, status tanahnya apa ya? Tetap HGU atau menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)? Dan, kemana masyarakat yang dulunya bertempat tinggal di kawasan itu? Apakah mereka digusur dengan ganti rugi yang layak?
Beragam pertanyaan itu, akan muncul dengan sendirinya ketika melintas di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebab saat ini, hampir ratusan unit ruko dan rumah mewah dibangun di sejumlah lahan HGU PTPN. Mulai dari Jalan Irian Barat, Jalan Kesuma, Jalan Haji Anif, Jalan Metrologi, Jalan Willem Iskandar, dll sudah penuh dengan perumahan dan pertokoan mewah. Belum lagi di kawasan Helvetia, Tanjungmorawa, dll.
Dan, pertanyaan paling penting lagi adalah, berapa kira-kira harga unit ruko atau rumah di kawasan tersebut?
Beberapa pertanyaan tersebut, dapat terjawab ketika BITVOnline.com mencoba menghubungi Tim Pemasaran Jewel Garden Cemara atas nama Kelfin. Saat ditanya berapa harga satu unit ruko yang saat ini ramai dibangun di kawasan Desa Sampali, Kelfin menjelaskan, untuk Komplek Jewel Infinity di Jalan Haji Anif, harganya start mulai dari Rp 4,5 miliar.
Kelvin menjelaskan, harga start mulai dari Rp 4,5 miliar per unit itu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Lalu, ketika ditanya bagaimana dengan status tanahnya, apakah Sertifikat Hak Milik (SHM) atau status lain? Kelvin menjelaskan status surat tanahnya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sayangnya, Kelvin tidak menjelaskan apa nama perusahaan PT yang menjadi atas nama Surat HGB tersebut.
Apakah atas nama PTPN sebagai pemilik HGU, atau PT Nusa Dua Propertindo (NDP) sebagai anak perusahaan PTPN atau justru atas nama PT Ciputra Development Tbk sebagai perusahaan pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama PTPN dalam membangun mega proyek property di lahan HGU tersebut.
Lebih jauh Kelvin meyakinkan, Surat HGB itu nantinya bisa ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Notaris. Namun, jelas Kelvin, biaya yang timbul dalam proses konversi dari HGB ke SHM, ditanggung oleh pembeli (customer). "Kalau bapak sudah beli, nanti dibuat atas nama Bapak di Notaris," jelas Kelvin.
Berapa lama proses perubahan surat dari SHGB ke SHM, "Kalau itu, nanti langsung dari Notaris Pak. Soalnya prosesnya dari Notaris," jelas Kelvin.
Diperkirakan ribuan unit ruko dan perumahan tempat tinggal, kini dibangun di atas ratusan hektar lahan yang selama ini dikenal sebagai tanah HGU PTPN. Misalnya, Citra Land Gama City di Jalan Willem Iskandar, Medan.
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut Pemerintah Iran memberikan sinyal positif terkait perlintasan dua kapal Pertamina Gr
NASIONAL
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI