MADINA -Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek "Smart Village" di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mencuat ke publik.
Proyek bernilai Rp 9,4 miliar ini disebut-sebut tidak memiliki hasil yang jelas meski dananya dikutip langsung dari ratusan desa.
Program yang diklaim sebagai bagian dari inisiatif "Desa Digital" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut mewajibkan 377 desa di Madina ikut serta, dengan biaya yang dibebankan sebesar Rp 24.975.000 per desa pada tahun 2023. Total anggaran yang terkumpul mencapai Rp 9.415.575.000.
Ironisnya, proyek yang dijanjikan akan membawa digitalisasi ke desa-desa ini ternyata tak menampakkan hasil.
Para kepala desa hanya menerima sertifikat dari pihak pelaksana, tanpa ada implementasi nyata di lapangan.
Tokoh masyarakat Mandailing Natal, Khairul Saleh Nasution, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Kita berharap KPK segera turun ke Mandailing Natal. Penegak hukum di daerah ini tampaknya kurang peka terhadap kerugian yang diderita oleh 377 desa," ujar Khairul dalam pernyataannya.
Khairul juga menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah oknum penting dalam praktik korupsi ini, termasuk dari pelaksana proyek, yakni PT. Info Media Solusi Net, serta oknum kepala daerah dan anggota DPRD Sumut yang diduga turut menerima aliran dana proyek.
"Kalau KPK serius, semua yang terlibat bisa terungkap. Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, Khairul berencana bertolak ke Jakarta untuk mendesak agar kasus ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
"Saya akan datang langsung ke KPK agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Ini menyangkut uang rakyat di desa-desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Kominfo maupun pemerintah daerah Madina terkait dugaan korupsi tersebut.*
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi menetapkan susunan Pengurus Pusat (PP) untuk masa bakti 20252030. adsenseDa
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan kembali
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan berhasil mengungkap 44 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Juli hi
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan usai mengambil langkah kontroversial yang melibatkan
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah terus memperkuat konektivitas transportasi di Ibu Kota melalui pembangunan Kawasan Integrasi Transportasi Publik di D
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Bisnis gelap mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys memasuki babak baru. adsenseSetelah sebelumnya dilaporkan se
Entertainment
TANJAB TIMUR Polres Tanjab Timur resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pemortalan jalan umum tanpa izin di Kabupaten Tanjab T
Hukum dan Kriminal
BEKASI Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang kurir jasa pengiriman di wilayah Bekasi Utara.
Hukum dan Kriminal
BEKASI Dua saudara kembar berusia lanjut, IS dan SUM (60), harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga melakukan pencabulan t
Hukum dan Kriminal
