Salah Sangka Istri Selingkuh, Oknum Polisi di Medan Dipatsus usai Tabrak Mobil Warga
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) menempatkan seorang oknum polisi berinisial Aipda HSR di Penempatan Khusus (Patsus) Bidang Profesi dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Wahana Musik Indonesia (WAMI) mendesak seluruh tempat hiburan malam (THM), restoran, dan kafe di Kota Medan segera membayar royalti atas penggunaan musik dan lagu di tempat usaha mereka.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kementerian Hukum, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kamis (17/4/2025).
Budi Yuniawan, Head of Licensing Dept WAMI sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menegaskan bahwa pembayaran royalti adalah bentuk kesadaran hukum atas hak ekonomi para pencipta lagu dan musisi.
"Apabila mereka memahami kesadaran hukum, tentu tidak akan ada polemik. Di Medan sendiri sudah ada dua tempat hiburan malam yang dilaporkan ke polisi karena tidak mau membayar royalti," ujar Budi.
Dua tempat hiburan tersebut adalah AMV Club dan HW DBM yang berlokasi di Jalan Putri Merak Jingga.
Keduanya dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan memutar lagu tanpa izin untuk keuntungan komersial.
Laporan tersebut tercatat dalam nomor STTLP/B/270/II/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 25 Februari 2025.
Menurut Bigi Ramadha, Head of Legal WAMI, total kerugian dari dua THM tersebut mencapai Rp 1 miliar, masing-masing sekitar Rp 500 juta.
Pihaknya juga telah melakukan upaya somasi sejak tahun lalu, namun tidak direspons oleh pihak pengelola.
"Royalti ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah para pencipta lagu," tegas kuasa hukum WAMI, Helmax Alex Sebastian Tampubolon.
Pihak kepolisian melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon, memastikan laporan tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) menempatkan seorang oknum polisi berinisial Aipda HSR di Penempatan Khusus (Patsus) Bidang Profesi dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Bupati Langkat, Tiorita Subakti, tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim terjaring
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mendukung penuh upaya Komisi Pemberan
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengaku sempat menerima a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengecam keras dugaan aksi kelompok kriminal be
NASIONAL
JAKARTA Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pemilihan kepala da
POLITIK
JAKARTA Polemik mengenai prosesi adat injak kepala kerbau yang diikuti Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Lampung te
POLITIK