Angka Kematian WNI di Kamboja Meningkat Tajam, Didominasi Usia Muda dan Kasus Nonprosedural

KAMBOJA -Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat lonjakan tajam angka kematian warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja dalam lima tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 92 WNI meninggal dunia, angka yang naik drastis dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencatat satu kasus.

Menurut Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Phnom Penh, Djumara, mayoritas kematian disebabkan oleh penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, serta penyakit menular seperti TBC dan HIV. Selain itu, kecelakaan lalu lintas dan kematian mendadak juga memberikan kontribusi signifikan.

"Meningkatnya angka kematian ini berbanding lurus dengan melonjaknya jumlah WNI yang masuk ke Kamboja. Tahun 2024 tercatat sebanyak 166.795 WNI datang ke sini, naik 11 kali lipat dibandingkan tahun 2020," jelas Djumara, Selasa (15/4).

Lebih mengkhawatirkan, mayoritas korban merupakan anak muda usia produktif, yang banyak di antaranya bekerja secara nonprosedural.

Kasus Kematian Iwan Sahab dan Rizal Sampurna

Salah satu kasus terbaru adalah Iwan Sahab, WNI asal Bekasi yang meninggal dunia akibat luka parah. Ia sempat dirawat di rumah sakit namun tak terselamatkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menduga Iwan adalah pekerja nonprosedural.

Kasus serupa menimpa Rizal Sampurna (30), warga Banyuwangi yang juga meninggal dunia di Kamboja. Rizal sempat menghubungi ibunya sebelum wafat dan mengaku bekerja dengan tangan diborgol. Proses pemulangan jenazahnya masih dalam penyelidikan KBRI karena minimnya informasi.

Dugaan TPPO pada Kematian Soleh Darmawan

Kematian Soleh Darmawan (24) asal Bekasi juga menjadi sorotan. Soleh awalnya berpamitan bekerja di bidang perhotelan ke Thailand, namun jenazahnya diketahui berada di Kamboja. Keluarga curiga adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), apalagi ditemukan luka mencurigakan di tubuh korban.

Keluarga telah melaporkan dua orang yang diduga merekrut Soleh ke Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/B/2519/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 April 2025.

"Kami ingin fakta terungkap. Jika perlu autopsi, kami siap," ujar perwakilan keluarga, Atenk.

Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Berbagai pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih tegas dalam menindak perekrut pekerja nonprosedural dan jaringan TPPO.

Selain itu, perlu ada langkah konkret untuk melindungi WNI di luar negeri, khususnya di negara-negara tujuan migrasi baru seperti Kamboja.*

(kp/J006)