NIAS BARAT — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat pada 2026.
Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
Informasi mengenai proyek rehabilitasi itu tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut.Baca Juga:
Paket tersebut memiliki kode 10163442000 dan berada di bawah Dinas Kesehatan Sumut.
"Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Berupa Rehab/Perawatan Puskesmas Mandrehe (Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan SPA (Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap Plus Layanan Spesialistik Sumut Berkah)," demikian tertulis di laman SPSE Sumut yang dilihat, Minggu (23/8/2026).
Nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut masing-masing sebesar Rp 5.349.883.500.
Anggaran berasal dari APBD Sumut 2026 dan pengadaan dilakukan melalui metode tender.
Proses tender saat ini masih berlangsung. Hingga Minggu, 23 Agustus 2026, tercatat lima perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti tender proyek tersebut.
Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe merupakan bagian dari rencana Pemprov Sumut meningkatkan fasilitas 20 puskesmas menjadi layanan rawat inap pada tahun ini.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan fasilitas puskesmas dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah kabupaten maupun kota.
"Ada 20 Puskesmas tahun ini akan kami perbaiki, tergantung usulan dari bupati/wali kota, ini Pak Bupati Nias Barat mengusulkan di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bobby Nasution saat meninjau Puskesmas Mandrehe, Kamis (16/7/2026).
Menurut Bobby, Puskesmas Mandrehe memiliki peran penting karena menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dari sekitar 20 desa.
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
