Satu Dekade PKBB Aceh, Brimob Teguhkan Persaudaraan dan Semangat Pengabdian Lintas Generasi
BANDA ACEH Keluarga besar Persatuan Keluarga Besar Brimob (PKBB) Aceh memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke10 PKBB Tahun 2026 sekaligu
NASIONAL
BANDA ACEH — Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) agar kembali sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJM Aceh.
Pengamat Kebijakan Publik Dr. Nazrul Zaman, MKM, mengatakan evaluasi terhadap kepemimpinan birokrasi Aceh merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan Nazrul kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu, 23 Agustus 2026.
Menurut Nazrul, langkah korektif pemerintah pusat penting untuk memastikan kebijakan fiskal Aceh berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung program yang berpihak kepada masyarakat.
Ia menilai persoalan pengelolaan anggaran sebelumnya telah berdampak pada sejumlah program pelayanan publik, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan program rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa.
Nazrul yang merupakan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) menilai ketidakkonsistenan dalam perencanaan anggaran dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
"Ketidakmampuan kepemimpinan Sekda sebelumnya dalam menjaga konsistensi perencanaaan anggaran telah memicu kekacauan pada tata kelola Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga pemotongan anggaran rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa," ujar Nazrul.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengawasan anggaran yang lebih baik.
APBA, kata dia, harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung program pengentasan kemiskinan.
Evaluasi terhadap kepemimpinan birokrasi di Aceh pun dinilai dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Nazrul mengatakan masyarakat Aceh menyambut langkah pemerintah pusat tersebut sebagai upaya memperbaiki arah kebijakan fiskal daerah.
BANDA ACEH Keluarga besar Persatuan Keluarga Besar Brimob (PKBB) Aceh memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke10 PKBB Tahun 2026 sekaligu
NASIONAL
PALEMBANG Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setibanya di Palembang,
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menunjuk Taufik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh menggantikan M.
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir Syamaun dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Nasir kemudian dilantik
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengajak generasi muda di daerahnya untuk melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang t
PEMERINTAHAN
BANDUNG Gerindra Jawa Barat buka suara mengenai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meninggalkan partai tersebut untuk bergabung d
POLITIK
JAKARTA Aturan mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menghadirkan ahli perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, dalam sidang praperadilan man
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Presiden Prabowo Subianto meminta tiga orang yang diduga berpurapura memancing saat berada di lokasi kebakaran hutan dan laha
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah dan aparat bergerak sedini mungkin menangani titik panas atau hotspot keba
NASIONAL