JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Ia menilai dampak kebakaran dan kabut asap sudah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Daniel mengatakan kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin parah.Baca Juga:
Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian.
"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel, Minggu, 23 Agustus 2026.
Menurut Daniel, kabut asap akibat karhutla telah menyebabkan kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk transportasi darat dan udara.
Ia menyoroti sejumlah daerah yang terdampak cukup parah, termasuk Banjarbaru dan wilayah Kalimantan Selatan.
Di beberapa lokasi, jarak pandang disebut sangat terbatas akibat pekatnya kabut asap.
Daniel mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan.
Kalimantan Tengah tercatat memiliki 767 titik panas.
Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
