DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional: “Kalimantan Seperti Setengah Neraka”

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Ia menilai dampak kebakaran dan kabut asap sudah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Daniel mengatakan kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin parah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Rp5,3 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Nias Barat

Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian.

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Daniel, kabut asap akibat karhutla telah menyebabkan kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk transportasi darat dan udara.

Ia menyoroti sejumlah daerah yang terdampak cukup parah, termasuk Banjarbaru dan wilayah Kalimantan Selatan.

Di beberapa lokasi, jarak pandang disebut sangat terbatas akibat pekatnya kabut asap.

Daniel mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan.

Kalimantan Tengah tercatat memiliki 767 titik panas.

Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya memantau jumlah titik panas.

Menurut dia, setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan.

"Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam," tegasnya.

Ia menilai penanganan cepat diperlukan untuk mencegah titik api meluas, terutama di kawasan lahan gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar dan menyebarkan api ke wilayah sekitarnya.

Daniel juga menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas pendidikan.

Menurut dia, sejumlah sekolah di Kalimantan Barat terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena kualitas udara yang memburuk.

" tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk," ujarnya.

Selain mengganggu kegiatan sekolah, kabut asap akibat karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kebakaran juga dapat merusak ekosistem dan habitat satwa serta menghasilkan polusi yang berdampak hingga lintas batas negara.

Daniel mengatakan dampak kabut asap bahkan mulai dirasakan negara tetangga.

Malaysia disebut menutup sejumlah sekolah akibat kabut asap.

Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan.

Daniel meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan memperkuat operasi pemadaman, baik melalui jalur udara maupun darat.

Ia mendorong pemerintah meningkatkan penggunaan water bombing serta mengerahkan tim gabungan untuk menangani titik-titik api.

"Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," katanya.

Daniel berharap pemerintah mengambil langkah lebih cepat sebelum karhutla meluas dan dampaknya semakin besar terhadap masyarakat Kalimantan.* (di/ad)

Pemprov Sumut Siapkan Rp5,3 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Nias Barat

Gratis hingga Desember! BRT Mebidang Mulai Uji Coba, Ini Rute dan Jam Operasionalnya

Seminggu Usai Gempa NTT: 87 Orang Meninggal, Lebih dari 150 Ribu Warga Mengungsi dan 53.971 Rumah Rusak

Masyarakat Indonesia Simpan 1.800 Ton Emas Senilai Rp4.458 Triliun “Di Bawah Bantal”

Desa Adat Sade Lombok Terbakar, Sekitar 250 Rumah Ludes Dilalap Api

Dari Tukang Becak hingga Buruh Bangkalan Siap Gelar Aksi Damai di Jakarta: Anak-anak Kami Butuh MBG