Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
MEDAN — Dengan semangat menatap masa depan Indonesia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi perlindungan anak, puluhan massa dari Aliansi Peduli Penegakan Hukum kembali menggelar aksi lanjutan di depan Mapolda Sumatera Utara, Kamis sore (24/4).
Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor PT Inalum Kuala Tanjung pada pagi harinya.
Ariswan, Koordinator Aksi, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar menuntut keadilan bagi korban, namun juga mendorong institusi kepolisian untuk menjalankan amanah konstitusi.
Ia mengutip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan dengan jalur damai atau restorative justice.
"Kami hadir bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Ini tentang anak-anak Indonesia, tentang generasi penerus bangsa," tegas Ariswan.
Ariswan juga menyampaikan meminta kepada Propam Polda Sumut untuk audit jajaran Polres Batu Bara dalam menangani kasus anak.
" Kami mendorong Propam Polda Sumut agar audit jajaran Polres Batu Bara dalam menangani kasus anak, ada berapa banyak kasus anak yang belum di tuntaskan oleh jajaran Polres Batu Bara", Cetus Ariswan
Senada dengan itu, Hasanul Arifin Rambe alias Gopal Ram, Ketua Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), menekankan bahwa penyelesaian kasus pencabulan anak ini akan menjadi preseden penting.
"Jika kasus ini tidak tuntas, pelaku lain akan merasa aman untuk mengulang kejahatan yang sama," katanya lantang.
Indra dari Yayasan Mandiri Generasi Nusantara membacakan enam tuntutan yang menjadi fokus aksi, di antaranya:
- Menangkap dan memproses hukum pegawai PT Inalum yang menjadi terlapor kasus pencabulan anak.
- Penanganan kasus secara transparan dan akuntabel dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- Atensi khusus dari Kapolda Sumut terhadap kasus ini.
- Pemeriksaan oleh Dirpropam terhadap pihak-pihak terkait di Polres Batu Bara.
- Evaluasi terhadap Kapolres Batu Bara dan jajaran.
- Evaluasi terhadap Dewan Direksi PT Inalum.
Massa aksi diterima oleh pihak Reskrim Polda Sumut yang diwakili AKP P. Marpaung, didampingi oleh personil Propam.
Dalam dialog terbuka tersebut, AKP Marpaung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti semua tuntutan massa dan akan menyampaikan langsung kepada pimpinan terkait evaluasi jajaran Polres Batu Bara.
IPTU Pane dari Propam Polda Sumut menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati Polres Batu Bara dan membuka ruang laporan bagi masyarakat jika menemukan kejanggalan dalam penanganan kasus ini.
"Kami siap merespons cepat," ujarnya.
Menutup aksi, Gopal Ram menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini.
"Kami akan catat semua janji hari ini. Kami ingin tindakan nyata, bukan sekadar kata."
Masa aksi gabungan dari berbagai lembaga dan organisasi diantaranya Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK), Komunitas Sedekah Jum'at (KSJ), Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju(JARPIM) dan Yayasan Mandiri Generasi Nusantara.
Setelah dialog yang berlangsung kondusif, massa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun dengan tekad untuk terus mengawal proses hukum demi masa depan anak-anak bangsa.*
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI