LANGKAT - Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, pada Selasa (22/4/2025), mendapat perhatian serius dari Komisi A DPRD Sumut.
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengungkapkan kekhawatirannya terkait status darurat narkoba yang masih terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Zeira menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah. "Sumut darurat narkoba, jangan lagi hanya tugas aparatur kepolisian dan BNN saja.
Baca Juga:
Tapi harus melibatkan semua lapisan, termasuk pemerintah daerah Sumatera Utara," ujar Zeira saat dikonfirmasi oleh Tribun Medan, Jumat (25/4/2025).
Dijelaskan oleh Zeira, anggaran untuk penanggulangan narkoba melalui Dinas Kesbangpol Pemprov Sumut sangat minim, yang menyebabkan program-program sosialisasi dan pencegahan narkoba tidak dapat berjalan optimal. "Saat ini anggaran untuk penanggulangan narkoba di Dinas Kesbangpol sangat minim, padahal ada program sosialisasi pencegahan yang anggarannya dipotong, sehingga sangat terbatas untuk kegiatan sosialisasi," tambahnya.
Baca Juga:
Zeira juga mengingatkan janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera merealisasikan pemberantasan narkoba secara lebih serius. Ia berharap, pemerintah daerah dapat menggandeng masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. "Sesuai visi misi Gubsu Bobby, pemberantasan narkoba akan menjadi fokus utama selama beliau menjabat di periode ini. Kami harapkan pemberantasan ini menjadi fokus utamanya," tegas Zeira.
Ia juga mengkhawatirkan jika tidak segera ada penanganan serius terhadap permasalahan narkoba, maka kejadian-kejadian kekerasan yang disebabkan oleh narkoba akan terus terjadi. "Jika saat ini tidak segera difokuskan, maka kejadian-kejadian brutal akibat narkoba akan terus terjadi," ujarnya.
Gubernur Bobby Nasution Ajak Semua Elemen Terlibat dalam Pemberantasan Narkoba
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa pihaknya selalu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, kepolisian, dan pemuka agama, untuk turut serta dalam pemberantasan narkoba.
Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba harus menjadi usaha bersama, dan ia juga meminta pengurus gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk membantu sosialisasi bahaya narkoba kepada jemaatnya.
"Program pemberantasan narkoba selalu kita minta seluruh pihak untuk terus terlibat dalam sosialisasi. Baru-baru ini juga saya meminta bantuan dari kalangan pemuka agama di gereja untuk mengingatkan para jemaat tentang bahayanya narkoba," jelas Bobby Nasution.
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
PEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
