KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan perlindungan terhadap situs judi online (judol) oleh eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Seorang saksi dari Polda Metro Jaya, Abdul Gofar, menyatakan bahwa kemungkinan terdapat jutaan situs judol yang tidak diblokir karena dilindungi oleh oknum di kementerian tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat Abdul dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).
"Jadi website judol yang tidak diblokir itu ada ratusan, ribuan, atau bagaimana?" tanya Hakim Ketua.
"Ya mungkin sekitar jutaan, mungkin. Mungkin, Yang Mulia," jawab Abdul dengan ragu.
Abdul menjelaskan bahwa laporan polisi (LP) dibuat setelah Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan patroli siber dan menemukan situs judi online bernama Sultan Menang. Penyelidikan dari situs tersebut membuka dugaan keterlibatan sejumlah pegawai Komdigi dalam praktik perlindungan situs terlarang.
"Tapi mereka yang tahu," tambah Abdul, menyiratkan bahwa jumlah pastinya hanya diketahui internal kementerian.
Dalam kasus ini, ada sembilan mantan pegawai Kominfo yang kini menjadi terdakwa. Mereka adalah:
Denden Imadudin Soleh
Fakhri Dzulfiqar
Riko Rasota Rahmada
Syamsul Arifin
Yudha Rahman Setiadi
Yoga Priyanka Sihombing
Reyga Radika
Muhammad Abindra Putra Tayip N
Radyka Prima Wicaksana
Mereka dijerat Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait penyebaran konten perjudian dan turut serta dalam tindakan pidana.
Kasus ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap situs-situs ilegal dan potensi korupsi di lingkup digital pemerintah. Dugaan bahwa jutaan situs bisa luput dari pemblokiran karena adanya "permainan dalam" memperkuat tuntutan publik akan reformasi total dalam sistem pengawasan digital nasional.*
(km/j006)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLOK Kepolisian Resor (Polres) Arosuka menemukan indikasi alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai yang diduga berkaitan dengan banjir
PERISTIWA