Oknum Penyidik Polres Labuhanbatu Ditahan Propam Polda Sumut atas Dugaan Perzinahan

MEDAN – Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) menahan seorang oknum penyidik Polres Labuhanbatu berinisial DAS.

Penahanan dilakukan setelah DAS dilaporkan terlibat dalam dugaan perzinahan dengan seorang wanita bersuami berinisial RS.

Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari laporan suami RS yang disampaikan ke Propam Polda Sumut pada 5 April 2025 dengan nomor pengaduan SPSP2/60/IV/2025/SUBBAGYANDUAN.

"Benar, oknum berinisial DAS saat ini dalam penahanan khusus (patsus) oleh Propam. Yang bersangkutan dalam waktu dekat akan menjalani sidang kode etik," kata Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon, Senin (26/5).

Dugaan perzinahan terjadi pada Selasa dini hari, 4 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, di Dusun II Aek Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Warga melakukan penggerebekan terhadap DAS dan RS yang ditemukan bersama di dalam kamar salah satu rumah warga.

Keduanya kemudian digiring ke Polsek Kota Batu untuk dimintai keterangan.

Saat itu, menurut informasi warga, salah satu anggota Polsek menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara damai dengan diketahui orang tua RS berinisial Ir.

Suami RS, berinisial MSP, baru mengetahui kejadian tersebut sekitar 37 hari kemudian saat kembali ke rumah.

Tidak terima, MSP langsung melaporkan peristiwa itu ke Propam Poldasu.

Selain ditahan, DAS juga telah dimutasi ke wilayah Nias.

Kompol Siti Rohani menjelaskan bahwa pemindahan tersebut bersifat administratif sambil menunggu proses persidangan etik berlangsung.

"Setelah pemeriksaan, yang bersangkutan ditahan dan dikeluarkan TR ke Nias," jelasnya.

Polda Sumut memastikan bahwa proses hukum dan etik terhadap anggotanya akan dilakukan secara profesional.

Propam telah meminta keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan juga terduga pelanggar.

Kasus ini menambah daftar catatan penting perlunya penegakan disiplin di tubuh institusi kepolisian, guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.*

(wp/a008)