JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menduga izin tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang sah dan berpotensi mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural," kata Yan dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).
Yan menyoroti tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang menurutnya telah lama beroperasi meski menghadapi penolakan dari masyarakat adat.
Ia menduga adanya pembiaran oleh pemerintah sebelumnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Raja Ampat, yang dikenal sebagai kawasan wisata kelas dunia dan termasuk wilayah hutan lindung, seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.
"Perizinan tambang harus dikaji ulang secara menyeluruh agar sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan. Apalagi Raja Ampat merupakan kawasan konservasi dan wisata yang dilindungi," ucap Yan.
Ia juga menekankan pentingnya kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang selama ini menurutnya diabaikan dalam banyak proyek tambang di Papua.
Yan menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi harus tercermin dalam penanganan kasus-kasus seperti ini.
"Jika ada indikasi suap dalam penerbitan izin, maka harus diperiksa dan diproses hukum. Ini bagian dari komitmen Presiden untuk mengembalikan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Dia juga meminta perusahaan tambang yang terlibat segera diproses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua.
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bida
Pemerintahan
BALI Personil gabungan pengamanan memastikan kedatangan para delegasi negara peserta Dialogue Forum on Police Cooperation Toward Mutual
Politik
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekr
Pemerintahan
MEDAN Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan prorakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun berjalan.
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (27/10). adsenseBerdasarkan data RTI
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Setela
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan, jajar
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menggelar Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seIndonesia
Pemerintahan
