Usai Dicopot dari Jabatan Ketua DPD Sumut, Sekjen Golkar: Ijeck Akan Ditarik Jadi Pengurus DPP
MEDAN DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, menggant
POLITIK
MEDAN -Kuasa hukum Santo Daniel P. Simanjuntak dari A.P. Pulungan Law Office, Alansyah Putra Pulungan, SH, menyatakan telah terjadi dugaan kriminalisasi terhadap kliennya oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Simalungun.
Pernyataan ini menyusul laporan polisi dengan nomor LP/B/43/II/2024/SPKT/POLRES SIMALUNGUN/POLDA SUMUT, yang dilayangkan oleh Monica Maya Sari Sianipar pada 20 Februari 2024. Menurut Alansyah, laporan tersebut berangkat dari persoalan lama yang bermula sejak Mei 2017, ketika kliennya dijodohkan dengan pelapor.
"Karena rasa kasihan, klien kami menyetujui pemberkatan secara gerejawi meski tidak tercatat secara negara. Namun satu setengah bulan kemudian, pelapor pergi dan tidak pernah kembali," ujar Alansyah dalam konferensi pers di Medan, Rabu (18/6/2025).
Tiga Kejanggalan dalam Penetapan Tersangka
Alansyah menyebut terdapat tiga kejanggalan utama dalam penanganan kasus tersebut:
Tidak ada pernikahan sah menurut negara antara kliennya dan pelapor.
Tempat tinggal mereka berada di Medan, bukan wilayah hukum Polres Simalungun, sehingga penyidikan dinilai tidak tepat.
Anak yang menjadi objek perkara bukan anak kandung dari Santo Daniel, karena kehamilan sudah terjadi sebelum pemberkatan.
Pada 4 Maret 2024, Santo menerima surat klarifikasi dari penyidik Unit PPA. Namun, surat panggilan sebagai tersangka baru diterima satu bulan setelah tanggal panggilan, yaitu pada 3 Juni 2025, padahal pemeriksaan dijadwalkan 5 Mei 2025.
Langkah Hukum dan Desakan Gelar Perkara
Tim kuasa hukum telah mengajukan surat ke Irwasda Polda Sumut, Bidang Hukum Polda Sumut, dan Divisi Propam Mabes Polri, meminta agar dilakukan gelar perkara khusus serta pembatalan penetapan tersangka terhadap Santo Daniel.
"Kami menduga kuat adanya ketidaknetralan penyidik dan pelanggaran prosedural yang mencederai prinsip keadilan. Ini menjadi preseden buruk bagi institusi Polri yang tengah berupaya membangun kepercayaan publik," tegas Alansyah.
Hingga berita ini dimuat, Polres Simalungun belum memberikan tanggapan resmi. Kasat Reskrim AKP Herison Manulang enggan memanfaatkan hak jawab meski telah dihubungi oleh sejumlah wartawan.*
(v/j006)
MEDAN DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, menggant
POLITIK
GIANYAR Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Gianyar terus meningkatkan kegiatan patroli dan pembinaan masyarakat (Pol
NASIONAL
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar aktif meningkatkan kualitas pelayanan publik mela
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam turnamen golf yang digelar
NASIONAL
JAKARTA Mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak banjir besar di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan
NASIONAL
LANGKAT Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0203/L
NASIONAL
SIBOLGA Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (T
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Statistik Kriminal 2024/2025 yang menunjukkan tren penurunan kasus kejahatan terhadap nyawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus part
POLITIK
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan tidak akan memberlakukan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawainya selama libur
NASIONAL