JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa perkara ini sedang dalam proses penyelidikan.
"Benar, perkara kuota haji sedang diusut," kata Asep, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:
Isu korupsi kuota haji mencuat pada tahun 2024, saat Kementerian Agama (Kemenag) masih dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Sepanjang Juli hingga Agustus 2024, KPK menerima setidaknya lima laporan pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.
Baca Juga:
Laporan pertama diterima dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024.
Mereka mendesak KPK memeriksa Menag Yaqut dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.
Laporan kedua dilayangkan oleh Front Pemuda Anti-Korupsi pada 1 Agustus 2024. Mereka menuding adanya pengalihan kuota secara sepihak oleh Kemenag.
Selanjutnya, mahasiswa STMIK Jayakarta juga mengadukan dugaan serupa pada 2 Agustus 2024.
Laporan keempat datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada 5 Agustus 2024.
Terakhir, Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) mengajukan laporan kelima ke KPK pada 6 Agustus 2024.
Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa dirinya tidak berambisi menambah kuota haji.
Menurutnya, penambahan kuota berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan.
"Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau untuk menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan," ujarnya saat menghadiri acara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (12/3).
Nasaruddin menekankan bahwa manajemen pelayanan yang berkualitas lebih penting daripada jumlah kuota.
Ia menyebut bahwa penambahan pendamping haji lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah.
Selain faktor teknis seperti akomodasi dan transportasi, Menag juga menyinggung aspek etika.
Penambahan kuota yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah, termasuk mengambil hak negara lain.
"Kalau ditambah, bisa saja nanti nyerbu kemahnya orang, makanannya orang, busnya orang. Mau ditolak, tapi orang Indonesia juga," kata Nasaruddin, menggambarkan potensi konflik di lapangan.
Berbagai pihak mendorong KPK untuk serius menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.
Dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji dianggap sangat sensitif, karena menyangkut ibadah suci umat Islam dan pelayanan negara kepada rakyat.
KPK belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil, namun proses penyelidikan sedang berlangsung dan menjadi perhatian publik menjelang musim haji berikutnya.*
(cn/a008)
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
PUNCAK JAYA Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., melakukan kunj
Nasional
MEDAN Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitme
Nasional
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Sator
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menjadi sak
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut Bupati Kolaka
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Senior Medan (USM)
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut secara resmi menyepakati Rancan
Pemerintahan
