Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Dr. Endang Sugiarti, mengatakan bahwa apabila terbukti, pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi disiplin tetapi juga sanksi pidana karena telah melakukan penipuan.
"Modus menunjukkan bukti transaksi palsu bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jika dilakukan oleh aparat negara, sanksinya bisa lebih berat karena menyalahgunakan jabatan," ujarnya.
Baca Juga:
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para pelaku usaha, terutama yang menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti QRIS atau transfer bank, untuk selalu memverifikasi transaksi secara real time sebelum menyerahkan barang kepada pembeli.
"Jangan hanya percaya pada bukti transfer yang ditunjukkan secara visual. Pastikan saldo benar-benar masuk ke rekening sebelum memberikan barang," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Retail Bandung, Nanda Wiratma.*
Baca Juga:
(kp/j006)
TABANAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke39 SLB/C Kemala Bhayangkari Tabanan yang dig
Pendidikan
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah mencabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium. Us
Ekonomi
BERLIN Pemerintah Jerman secara resmi menghentikan sementara seluruh izin ekspor senjata ke Israel, menyusul rencana militer Israel untu
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menambahkan dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Perta
Nasional
ASAHAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diduga terliba
Hukum dan Kriminal
MEDAN Puluhan aktivis dari organisasi masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU), yang tergabung dalam Presidium Aliansi Masyarakat Sum
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Manajemen Talenta bagi Aparatur Si
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Binjai terkait pelaksanaan program lima hari sek
Pendidikan
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya kekhawatiran yang meluas di kalangan pelaku usaha perberasan, khususnya di wil
Ekonomi
YOGYAKARTA Penangkapan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsu
Hukum dan Kriminal