Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
LANGKAT — Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, dirinya diduga menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langkat 2024.
Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan disebut telah dilaporkan ke Mabes Polri.
Tiorita, yang sebelumnya dikenal dengan gelar akademik Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dan Magister Manajemen (MM) ketika menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kuala, tiba-tiba mencantumkan gelar Sarjana Hukum (SH) saat maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Syah Afandin.
Perubahan gelar akademik ini menimbulkan kecurigaan publik.
Pasalnya, gelar SKM dan MM yang sebelumnya disandang tidak tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sementara gelar SH yang digunakan saat ini tercatat berasal dari Universitas Amir Hamzah.
Menanggapi hal tersebut, Tiorita membenarkan penggunaan gelar SH karena alasan politis.
"Maaf saya pakai SH karena saya masuk ke politik," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Namun ketika ditanya lebih lanjut terkait laporan dugaan ijazah palsu ke Mabes Polri dan keberadaan data SKM-MM di PDDikti, Tiorita enggan memberikan komentar.
"Maaf saya sedang kegiatan ya," ujarnya singkat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan pemalsuan ijazah oleh Ketua DPD Golkar Langkat itu telah resmi dilaporkan ke Mabes Polri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun KPU mengenai perkembangan laporan tersebut.
Profil Singkat Tiorita Br Surbakti
Tiorita br Surbakti lahir pada 29 Juni. Ia merupakan mantan ASN di Pemkab Langkat dan pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Kecamatan Kuala.
Ia mengajukan pensiun dini pada 2020 melalui surat keputusan Bupati Langkat, untuk mendampingi suaminya, Terbit Rencana Peranginangin, dalam memimpin kabupaten.
Setelah pensiun, Tiorita aktif di berbagai organisasi daerah, termasuk sebagai Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda Langkat, serta Ketua PC Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Langkat.
Namun, karier politik Tiorita tak lepas dari bayang-bayang kontroversi yang melibatkan keluarganya.
Suaminya, Terbit Rencana Peranginangin, merupakan terpidana kasus korupsi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Bahkan, kasus kerangkeng manusia di kediaman Terbit sempat menghebohkan publik nasional.
Putra mereka, Dewa Peranginangin, juga tersandung kasus penyiksaan dan pembunuhan dalam kasus kerangkeng tersebut.
Ia divonis 19 bulan penjara dan kini telah bebas, bahkan menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deliserdang.
Dengan dukungan dari jaringan ormas dan partai politik, terutama dari kader Golkar dan Pemuda Pancasila, Tiorita berhasil memenangkan Pilkada Langkat 2024.
Namun, dugaan penggunaan ijazah palsu berpotensi menimbulkan masalah hukum yang dapat menggoyahkan posisinya sebagai Wakil Bupati.
Pemerhati politik dan publik Langkat kini menanti sikap tegas dari aparat penegak hukum dan institusi terkait guna memastikan integritas pejabat publik tetap terjaga di tengah sorotan publik yang semakin kritis.*
(tm/a008)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI