Mahasiswa Geruduk Kejari Padangsidimpuan, Desak Tangkap Aktor Utama Korupsi ADD 2023

PADANGSIDIMPUAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemersatu Kota Padangsidimpuan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Rabu (25/6/2025).

Aksi ini merupakan bentuk desakan agar Kejari segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi terkait pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023.

Mahasiswa menilai penanganan perkara tersebut belum menyentuh aktor intelektual di balik dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan desa.

Baca Juga:

• Yang Perlu Dilengkapi dalam Ketentuan Saksi Mahkota
• Kasus Dugaan Malpraktik Dokter Anak di Pangkalpinang Memanas, Kuasa Hukum Tuding MDP Langgar Prosedur

Mereka juga menilai kasus ini tidak berdiri sendiri, dan diduga melibatkan lebih banyak pihak dari berbagai elemen birokrasi.

"Kepala Kejari Padangsidimpuan harus segera menangkap dalang utama di balik kasus pemotongan ADD 18 persen tahun anggaran 2023. Jangan hanya berhenti pada penetapan satu atau dua tersangka saja," tegas Koordinator Aksi, Rizky Muda dalam pernyataan sikapnya.

Baca Juga:

• Tom Lembong Pilih Bungkam Soal Beda Nasib dengan Terdakwa Kasus Gula Lain
• Hadiri Audiensi di Komisi Yudisial Pagi Ini, Tom Lembong: Momentum Abolisi Sayang Jika Tidak Dimanfaatkan

Ia juga mempertanyakan transparansi proses hukum terhadap seorang pegawai honorer berinisial AN dari Dinas PMD, yang sebelumnya sudah divonis 5 tahun penjara terkait perkara ini.

Menurutnya, Kejaksaan belum menjelaskan secara terbuka peran AN dan keterkaitannya dengan pihak-pihak lain dalam struktur pemerintahan desa maupun pendamping desa.

"Kami minta Kejari memeriksa seluruh Kepala Desa, pihak Inspektorat, serta pendamping desa yang diduga mengetahui dan bahkan terlibat langsung dalam pemotongan dana desa tersebut," ujar seorang orator lain di tengah kerumunan massa.

Selain menyoroti kasus ADD, massa juga menuntut agar Kejari menindaklanjuti beberapa perkara lainnya yang dinilai lambat penanganannya.

Salah satunya adalah putusan praperadilan yang melibatkan Mustapa Kamal Siregar dan Husin Nasution, di mana Kejari dinilai gagal membuktikan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka.

"Jika Kepala Kejari tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, lebih baik mundur dari jabatannya," seru massa dalam tuntutannya.

Massa juga mendesak agar Kejari mempertanggungjawabkan kelalaian dalam proses hukum, termasuk dalam kelambanan mengusut tuntas dugaan korupsi pemotongan ADD.

Yang Perlu Dilengkapi dalam Ketentuan Saksi Mahkota

Kasus Dugaan Malpraktik Dokter Anak di Pangkalpinang Memanas, Kuasa Hukum Tuding MDP Langgar Prosedur

Tom Lembong Pilih Bungkam Soal Beda Nasib dengan Terdakwa Kasus Gula Lain

Hadiri Audiensi di Komisi Yudisial Pagi Ini, Tom Lembong: Momentum Abolisi Sayang Jika Tidak Dimanfaatkan

Wamenkum Tegaskan RUU KUHAP Melindungi HAM dari Kesewenang-Wenangan Negara

Jaksa Pengacara Negara Kejari Padangsidimpuan Mediasi Penyelesaian Aset Lahan Eks HGU PTPN III di Pijorkoling