BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
JAKARTA -Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Kamis malam (26/6/2025), menggugah semangat para jurnalis di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) untuk mengungkap kronologi dan latar belakang peristiwa tersebut.
Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat ke permukaan setelah kantor perusahaan tersebut yang berlokasi di Jalan Teratai, Kota Padangsidimpuan, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan awal yang beredar di lapangan menyebut tiga inisial terduga yang diamankan, yakni mantan kepala daerah berinisial SP, seorang ASN berinisial RN, dan pengusaha kontraktor berinisial K. Namun, informasi ini mendapat klarifikasi dari KPK dalam keterangan resminya.
"Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan tertulis, Jumat malam (27/6/2025).
Menurut Budi, total enam orang telah diamankan dan tengah dalam proses pemberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Empat di antaranya dijadwalkan tiba pada Jumat malam pukul 22.00 WIB, sementara dua lainnya menyusul pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.
Narasumber BITVonline di jakarta yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dari enam orang tersebut, dua di antaranya berasal dari satuan kerja (Satker) PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Sementara empat lainnya diduga berasal dari pihak kontraktor, termasuk Direktur, Komisaris, Bendahara perusahaan, serta sopir Direktur yang turut diamankan.
"Ketika OTT berlangsung, empat orang diamankan di lokasi kejadian, kemudian dua lainnya dijemput di kantor kontraktor," ujar sumber tersebut.
Meski informasi mulai mengalir deras, pihak redaksi dan jurnalis di wilayah Tabagsel tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Narasumber internal juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa dalam menggiring opini publik.
"Kita tetap pegang asas praduga tak bersalah, Bang. Analisa dan pendapat itu sah-sah saja, tapi biarlah proses hukum berjalan. Untuk lebih pasti, kita tunggu keterangan resmi dari KPK," tutupnya.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat guna mengungkap secara resmi identitas para tersangka serta kronologi lengkap penangkapan dan dugaan praktik korupsi yang melatarbelakangi OTT ini.*
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL