GSI 2026 Resmi Bergulir di Asahan, Wabup Targetkan Lahir Pemain Sepak Bola Nasional
KISARAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP., resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 202
PEMERINTAHAN
BEKASI — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menyegel fasilitas pabrik peleburan aluminium milik PT Mandiri Pratama Intilogam (PT MPI) yang berlokasi di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius terhadap pengelolaan emisi dan pencemaran udara.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengatakan bahwa penyegelan dilakukan usai inspeksi mendadak (sidak) oleh tim pengawas lingkungan.
Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa PT MPI mengoperasikan 10 tungku peleburan tanpa sistem pengelolaan emisi yang memadai.
"Penyegelan ini adalah langkah tegas kami terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pengendalian pencemaran udara. KLH/BPLH akan terus melakukan penindakan terhadap pelanggaran serupa, baik di Jabodetabek maupun wilayah lain," ujar Rizal dalam keterangan resminya, Minggu (29/6/2025).
Yang lebih mengkhawatirkan, empat dari tungku peleburan tersebut menggunakan bahan bakar berupa minyak pelumas bekas, yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber dilaporkan tidak berfungsi akibat kerusakan selama hampir empat bulan terakhir.
Akibat kerusakan tersebut, emisi hasil proses peleburan dibuang langsung ke udara tanpa proses penyaringan atau pengolahan terlebih dahulu.
Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan terhadap pencemaran udara di sekitar kawasan industri Cikarang Timur.
Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap industri yang mengorbankan kualitas lingkungan demi kepentingan bisnis semata.
"Udara bersih adalah hak setiap warga negara. Tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan jangka pendek," tegas Hanif.
Ia menambahkan, KLH/BPLH berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, khususnya di wilayah padat industri seperti Jabodetabek.
KISARAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP., resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 202
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang kedatangan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, ke Kota Medan, Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara kembali m
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melanjutkan proses seleksi calon Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat pengembangan industri minyak nilam melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pembangunan ind
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyambut penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak P
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera mengevaluasi serta memperketat tata kelol
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Feb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pelaksan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap kondisi kesehatannya setelah memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaks
NASIONAL
MEDAN Seorang ibu yang berprofesi sebagai guru mendatangi Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk melaporkan kematian anaknya yang tewas akib
HUKUM DAN KRIMINAL