Pemerintah Rencanakan WFH ASN untuk Efisiensi, Pimpinan Komisi II Ingatkan Soal Pelayanan Publik
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
BADUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung memusnahkan berbagai barang bukti dari 199 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu (2/7/2025).
Kegiatan pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejari Badung dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Sutrisno Margi Utomo, SH., MH.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting dari unsur Forkopimda Badung, termasuk Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara, Wakil Ketua III DPRD Badung Drs. Made Sunarta, serta perwakilan dari BNN, Bea Cukai, Lapas Kerobokan, TNI, dan Pengadilan Negeri Denpasar.
Dalam pemusnahan kali ini, Kejari Badung mengeliminasi barang bukti dari 102 perkara narkotika dan 97 perkara tindak pidana umum lainnya.
Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain:
Ganja: 12.061 gram
Ekstasi: 3.745,19 gram
Sabu-sabu: 1.113,93 gram
Kokain: 332,02 gram
Psilosina: 364,53 gram
Psikotropika: 5.371,49 gram
Selain itu, barang bukti lain seperti handphone, timbangan elektrik, alat isap sabu, pakaian, tas, dan senjata tajam juga turut dimusnahkan.
Kajari Badung, Sutrisno Margi Utomo, menegaskan bahwa pemusnahan ini tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht, tetapi juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti, khususnya narkotika dan obat-obatan terlarang.
"Kami ingin memastikan tidak ada lagi tunggakan perkara, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan barang bukti yang masih tersimpan," ujar Sutrisno.
Kerja Sama dengan Dunia Pendidikan
Masih di hari yang sama, Kejari Badung juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud).
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya jaksa dalam menghadapi dinamika perubahan hukum, khususnya menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHAP yang baru.
Kajari Sutrisno menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemahaman hukum bagi insan Adhyaksa.
"Jaksa berada di garda depan penegakan hukum, oleh karena itu penting bagi kami untuk terus memperbarui pengetahuan hukum agar adaptif terhadap perubahan regulasi," tegasnya.
Selain kerja sama akademik, Kejari Badung juga menjalin kolaborasi dengan SMK PGRI 2 Badung untuk mengelola dan merawat barang bukti kendaraan bermotor.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari inovasi bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) guna menjaga kondisi dan nilai dari barang bukti yang disimpan.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Kejari Badung menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan kolaboratif demi mewujudkan keadilan yang berintegritas dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.*
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN PT Hutama Karya mengumumkan bahwa akan ada pemotongan tarif tol pada beberapa ruas tol Sumatera, termasuk Tol Kisaran. Penurunan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, pada hari Sabtu (14/3) meresmikan pembangunan 104 un
PEMERINTAHAN
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL