Fun Walk PHSS 2026 di Muara Jawa: Ribuan Warga Bersatu Melangkah, Menguatkan Energi
MUARA JAWA Sekitar 6.000 warga Muara Jawa dan Samboja memadati Lapangan Sudirman untuk mengikuti kegiatan jalan santai bertajuk Bersatu
OLAHRAGA
MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam mendalami asal-usul dua pucuk senjata api yang ditemukan saat penggeledahan di rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting.
Penemuan tersebut terjadi saat KPK menggeledah kediamannya di Medan pada hari Rabu siang, dalam rangka pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut .
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa saat ini penyidik tengah menginventarisasi jenis senjata yang ditemukan dan akan mengonfirmasi legalitasnya, termasuk izin kepemilikan dan asal-usulnya, bekerja sama dengan pihak kepolisian.
"Mengenai asal dari senjata api tersebut, nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian," ungkap Budi.
Dalam penggeledahan sekaligus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal pada Kamis (26/6), KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar, yang diduga sebagai suap untuk memperoleh proyek jalan.
Adapun senjata api yang diamankan terdiri dari satu pistol Baretta beserta 7 butir amunisi, serta satu senapan angin (air gun) dengan tiga kemasan peluru.
Saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:
Topan Obaja Putra Ginting (penerima)
Rasuli Efendi Siregar (penerima)
Heliyanto (penerima)
M. Akhirun Efendi Siregar (pemberi)
M. Rayhan Dulasmi Pilang (pemberi)
Para tersangka diduga kuat melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender melalui e-katalog dan aliran dana, dengan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah. KPK bersama BPKP masih melakukan penelusuran untuk memetakan aliran uang dan bukti lanjutan .
Koordinasi dengan Polri ini diharapkan dapat mengungkap status hukum senjata api tersebut, apakah legal dan difungsikan secara resmi, atau diperoleh secara ilegal.
Langkah ini krusial untuk memperjelas potensi pelanggaran tambahan terkait kepemilikan senpi di luar kewenangan pejabat publik.*
(kp/j006)
MUARA JAWA Sekitar 6.000 warga Muara Jawa dan Samboja memadati Lapangan Sudirman untuk mengikuti kegiatan jalan santai bertajuk Bersatu
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Setelah berbulanbulan lumpuh akibat longsor, ruas jalan Teluk DalamLolowau di Desa Lolozaria, Kecamatan Amandraya, Kabu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun berlangsung khidmat di Kantor Bupati, Pamatang
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, membuka secara
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 dan pengemudi dum truck pengangk
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hadir di SMA Negeri 2 Denpasar untuk memberikan edukasi seputar hak paten dan pel
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2
PEMERINTAHAN
BINJAI Kalaksa BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, ST, menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di tengah bulan suci Ramadhan, Sen
PEMERINTAHAN
BATUBARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kembali datangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara (Kejari) dalam rangka Aksi Unju
HUKUM DAN KRIMINAL