JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terbongkarnya dugaan kasus korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa sistem pengadaan digital seperti katalog elektronik (e-katalog) belum mampu menutup celah korupsi dalam proyek-proyek pemerintah.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan bahwa platform digital yang seharusnya menjadi alat untuk mencegah praktik korupsi justru seringkali menjadi "kedok legal" untuk meloloskan penyedia yang telah bersekongkol dengan pelaku pengadaan.
"Banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum membuktikan bahwa keberadaan sistem elektronik belum cukup mencegah korupsi," kata Wana dalam siaran pers, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga:
ICW menekankan pentingnya keterbukaan informasi kontrak pengadaan seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang mengharuskan seluruh instansi menyediakan akses informasi pengadaan secara transparan kepada publik.
Berdasarkan hasil pemantauan ICW selama periode 2019–2023, tercatat:
Baca Juga:
- 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa
- 2.896 tersangka terlibat
- Rp47,18 triliun potensi kerugian negara
Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat hanya akan menjadi bungkus formalitas semata.
ICW mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun sistem deteksi dini (early warning system) atas seluruh metode pengadaan publik di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah keterlibatan mafia proyek dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.
"LKPP harus menyediakan kanal informasi yang dapat diakses publik untuk seluruh pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," tegas Wana.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, antara lain:
- Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut)
- Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut)
- Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut)
- Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG)
- Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT RN)
KPK menduga proses lelang proyek telah direkayasa untuk memenangkan PT DNG dan PT RN, sementara sejumlah pejabat menerima imbalan uang atas pengaturan tender tersebut.*
(km/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan