JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), soal tudingan ijazah palsu. Roy menegaskan dirinya tidak menerima undangan maupun panggilan resmi dari kepolisian.
"Tidak ada undangan (apalagi panggilan) hari Kamis di Polda Metro Jaya," kata Roy Suryo kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Menurut Roy, tidak tepat jika ketidakhadirannya disebut sebagai bentuk mangkir dari proses hukum. Ia menekankan bahwa seseorang tidak bisa dianggap mangkir jika tidak menerima panggilan resmi.
Baca Juga:
"Bagaimana bisa 'mangkir' kalau diundang pun tidak," tegas mantan Menpora tersebut.
Polda Metro Jaya sebelumnya menyampaikan bahwa Roy Suryo dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis, 2 Juli 2025, sebagai saksi dalam laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Namun hingga waktu yang ditentukan, Roy tidak hadir.
Baca Juga:
Pemeriksaan Roy berkaitan dengan pelaporan lima orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K yang dituding menyebarkan informasi palsu tentang keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.
Laporan Presiden Jokowi telah resmi didaftarkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan dan Rivai Kusumanegara, menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan atas dasar pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE.
"Pasal yang kami duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain Pasal 27A, 32 dan Pasal 35," jelas Yakup Hasibuan saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
Laporan ini menjadi tindak lanjut dari serangkaian tudingan publik terkait keaslian ijazah Jokowi yang disebut tidak berdasar dan telah mencemarkan nama baik.
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dengan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan tengah melakukan perbaikan jalan dan drainase secara masi
Pemerintahan
WASHINGTON DC Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mulai mengirim surat pemberitahuan tarif impor kepada 10 negara sekaligus yang akan
Internasional
MEDAN Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Reynanda Ginting, calon jaksa yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Asah
Sosok