MEDAN — Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Topan Obaja Putra Ginting masih menjabat sebagai Ketua Harian Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Kota Medan periode 2022–2026.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Humas Perbakin Medan, Hanjaya T, saat dikonfirmasi wartawan di Kota Medan, Sabtu (5/7/2025).
Hanjaya mengaku prihatin atas kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara tersebut, namun menegaskan belum ada keputusan pemberhentian dari organisasi.
"Saya juga prihatin dengan kondisi Pak Topan Ginting. Namun, sampai sekarang belum ada surat keputusan dari Ketua Umum. Status beliau masih Ketua Harian Perbakin Kota Medan," ujar Hanjaya.
Dalam penggeledahan rumah mewah Topan Ginting di Kompleks Royal Sumatera, Medan, pada Rabu (2/7/2025), KPK menemukan dan menyita sejumlah barang, termasuk satu pistol Baretta dengan tujuh butir peluru, satu senapan angin beserta dua pak amunisi air gun, dan uang tunai sebesar Rp2,8 miliar.
Terkait kepemilikan senjata api tersebut, Hanjaya menyatakan bahwa senjata milik Topan memiliki izin resmi dari Mabes Polri.
"Kami sudah koordinasi dengan Intelkam Mabes Polri. Senjata itu tergolong senjata bela diri dan memiliki izin resmi. Pengawasan juga dilakukan oleh Intelkam Polda Sumut," jelas Hanjaya.
Ia juga menambahkan bahwa senjata tersebut ditemukan di rumah karena tidak sedang digunakan untuk latihan menembak.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul uang tunai sebesar Rp2,8 miliar yang ditemukan di rumah Topan Ginting.
Uang tersebut terdiri dari pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.
"KPK masih terus melakukan pendalaman. Untuk senjata api, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait legalitas kepemilikan," kata Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Topan Ginting.
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
