Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BEKASI -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengambil tindakan tegas dengan menyegel tempat penampungan milik PT PSM di Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Langkah ini diambil lantaran perusahaan penyalur tersebut tidak kunjung memberangkatkan 326 calon pekerja migran, sebagian besar ke negara tujuan Taiwan.
"Tempat ini kami segel karena 326 calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan bekerja ke luar negeri, paling banyak ke Taiwan," ujar Karding saat peninjauan di lokasi, Selasa (8/7/2025).
Kerugian Calon Pekerja Migran Capai Rp 6,3 Miliar
Menurut Karding, penundaan pemberangkatan ini menyebabkan total kerugian yang dialami para calon pekerja migran mencapai Rp 6,3 miliar. Ia menuntut agar PT PSM bertanggung jawab penuh dan segera mengganti kerugian tersebut.
"Jangan main-main ya. Siapa pun yang merugikan pekerja migran harus dipenjara. Tidak ada ampun. Tanggung jawab penuh ada pada perusahaan," tegasnya.
Sanksi Tegas: Larangan Operasi Hingga Ganti Rugi
Sebagai bentuk sanksi awal, pemerintah melarang PT PSM untuk melakukan proses seleksi maupun pengurusan dokumen penempatan pekerja migran. Larangan ini hanya akan dicabut apabila pihak perusahaan bersedia mengganti kerugian seluruh calon pekerja migran yang telah tertahan.
"Perusahaan tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Sanksi administratif sudah dijatuhkan, dan jika tidak ada iktikad baik, kami siap bawa ke ranah hukum," jelas Karding.
Kritik Pedas: Saham Dimiliki, Tapi Tak Diawasi
Karding juga menyesalkan lemahnya pengawasan dari pemilik perusahaan, yang menurutnya lalai dalam memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan dan etika.
"Kalian punya saham tapi tidak mengawasi. Pilih orang nggak jelas. Kok nggak kasihan sama pekerja migran yang sudah berharap," ungkapnya geram.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN