TAPANULI TENGAH – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkap dugaan pelanggaran perizinan oleh perusahaan kelapa sawit PT Sinar Gunung Sawit Raya (PT SGSR) dalam sebuah pertemuan terbuka bersama masyarakat Kecamatan Sirandorung pada Jumat (11/07/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Masinton menyampaikan bahwa PT SGSR diduga mengelola lahan seluas 451 hektare secara ilegal karena tidak memiliki dokumen perizinan lingkungan yang sah, termasuk PKKPR, IUP, dan dokumen lingkungan lainnya.
"Kegiatan ilegal ini tidak boleh dibenarkan dalam negara hukum. Kita tegakkan aturan dengan tegas," ujar Bupati Masinton kepada warga.
Temuan ini, kata Masinton, merupakan hasil evaluasi bersama antara Pemkab Tapteng dan pihak perusahaan yang sebelumnya dilakukan di Aula Kantor Bupati.
Selain area tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa dua Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGSR, masing-masing seluas 701 hektare dan 139 hektare, diketahui belum dilengkapi dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Lebih jauh, Masinton menyoroti kewajiban kemitraan plasma yang belum dipenuhi oleh PT SGSR.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan dengan HGU di atas 100 hektare wajib menyediakan minimal 20% dari luasan tersebut untuk kemitraan dengan masyarakat lokal.
"PT SGSR telah mengelola hampir 7.000 hektare lahan, namun tidak satupun dialokasikan untuk plasma. Ini pelanggaran serius yang akan kami tindak lanjuti," tegas Masinton.
Pemerintah Kabupaten Tapteng berkomitmen untuk menghentikan operasional perusahaan di wilayah yang bermasalah, hingga kewajiban legal dan sosial perusahaan dipenuhi.
Termasuk, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang wajib dilaporkan secara rutin.
"Masyarakat Tapteng tidak boleh lagi hanya jadi penonton. Perusahaan wajib bermitra dan memberi manfaat nyata," ujarnya.
Sebagai langkah lanjut, Pemkab akan melakukan pengukuran ulang seluruh lahan HGU PT SGSR dan memastikan bahwa setiap aktivitas perkebunan berada dalam kerangka hukum dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.*
JAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA hari ini, Jumat (24/10/2025), berkesempatan mendapatkan saldo gratis senilai Rp209.000 melalui fitur
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Pengguna
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Industri kopi Indonesia menghadapi tantangan besar akibat dampak perubahan iklim global, yang memengaruhi petani, pelaku usah
Pertanian Agribisnis
SURABAYA Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan sejumlah General Manager (GM) hotel di Gedung Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (24/
Hukum dan Kriminal
SUMATERA UTARA Aparat TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo menemukan ladang ganja seluas sekitar satu rante (20x20 meter) di kawasan hutan Sibu
Hukum dan Kriminal
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pelestarian ekosistem
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu dalam rangka penyidikan dugaan kasus k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto menerima surat menyentuh dari seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP)
Pendidikan
