JAKARTA — Pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus bergulir di DPR RI.
Komisi III DPR telah membahas sebanyak 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencakup pasal-pasal lama, perubahan, hingga pasal baru.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan lima poin krusial yang menjadi sorotan publik terkait isi revisi tersebut, sekaligus membantah isu perubahan waktu penangkapan dari 1×24 jam menjadi 7×24 jam.
Baca Juga:
"Isu soal penangkapan 7×24 jam itu tidak benar. Dalam draf terbaru, Pasal 90 masih mengatur penangkapan maksimal selama 1×24 jam, sama seperti KUHAP lama. Kecuali ada aturan khusus, seperti dalam UU Terorisme," tegas Habiburokhman dalam keterangan resmi Sabtu (12/7).
Berikut lima poin penting dalam pembahasan RUU KUHAP yang dirangkum:
Baca Juga:
1. Tidak Ada Penambahan Kewenangan Polri
Dalam revisi ini, tidak ada penambahan kewenangan terhadap Polri.
Bahkan beberapa kewenangan dikurangi, mengingat kini ada penyidik dari lembaga lain seperti KPK dan BNN.
Polri tetap menjadi penyidik utama, namun kewenangan absolut tidak diberikan guna memperkuat sistem hukum yang lebih berimbang.
2. Penanganan Laporan yang Tidak Ditindaklanjuti
Pasal 23 ayat 7 menegaskan bahwa pelapor dapat melaporkan penyidik atau penyelidik kepada atasan atau pejabat pengawas jika dalam 14 hari laporan tidak diproses.
Ini menjadi kemajuan signifikan dibandingkan aturan lama yang kurang memberikan kejelasan soal laporan mangkrak.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal