Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) resmi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, menyusul permintaan penundaan oleh kuasa hukum Nadiem yang sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik.
"Penyidik berketetapan untuk melakukan pemanggilan ulang, dan sudah dikirimkan suratnya. Diharapkan pada Selasa (15/7) mendatang yang bersangkutan bisa hadir," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, kepada media, akhir pekan lalu.
Pemeriksaan terhadap mantan CEO Gojek itu akan difokuskan pada peran dan kewenangannya dalam proses pengadaan jutaan unit laptop Chromebook, prinsip pengadaan, serta bentuk pengawasan yang dilakukannya selama menjabat Mendikbudristek.
"Semua itu akan digali untuk membuat terang, memperjelas dari tindak pidana yang sedang disidik ini," tegas Harli.
Sebelumnya, Nadiem telah menjalani pemeriksaan intensif selama 12 jam pada 23 Juni 2025.
Dalam keterangannya, ia menyatakan proyek pengadaan tersebut telah mengikuti prosedur dan dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah penyelewengan.
Namun, penyidik menemukan dokumen penting yang belum disampaikan oleh Nadiem, sehingga dianggap perlu melakukan pemeriksaan lanjutan.
Meski diklaim sesuai aturan, proyek ini menuai sorotan luas setelah hasil uji teknis mengungkap bahwa Chromebook tidak berfungsi optimal di banyak wilayah Indonesia, terutama daerah dengan konektivitas internet terbatas.
Kejagung pun tengah mendalami dugaan mark-up dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses distribusi dan pengadaan barang.
Kasus ini sebelumnya juga telah menyeret sejumlah pihak, termasuk eks sekretaris pribadi, konsultan, hingga vendor teknologi, serta Google Indonesia yang ikut dipanggil untuk memberikan keterangan teknis terkait perangkat Chromebook.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK