Pecatan Polisi dan 3 Rekan Divonis 12 Tahun Penjara karena Jual 1 Kg Sabu di Binjai
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN — Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (FORMADES) Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan akan melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan PT. Sinar Avonaska Emas (SAE) kepada aparat penegak hukum.
Dugaan pungli ini diduga terjadi dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Ketua DPC FORMADES Tapsel, Lauddin Siregar, SH, saat ditemui di kantor FORMADES, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya dugaan pungutan tidak resmi tersebut.
"Kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah calon pekerja diminta memberikan sejumlah uang untuk dapat diterima bekerja di proyek PLTA Batangtoru. Ini sangat meresahkan dan mencederai prinsip keadilan serta transparansi dalam proses perekrutan," ujar Lauddin.
Menurutnya, jika praktik seperti ini dibiarkan, akan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan memperburuk citra dunia kerja di daerah tersebut.
FORMADES Tapsel menyatakan tengah menyiapkan dokumen pengaduan resmi yang akan segera dilayangkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Tidak hanya itu, tembusan pengaduan juga direncanakan akan dikirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
"Kami berharap Kemnaker RI dapat turun langsung untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik semacam ini. Dunia kerja harus bersih dari pungutan liar demi menciptakan kesempatan kerja yang sehat dan berkeadilan," tambah Lauddin.
FORMADES Tapsel berharap, melalui pengaduan ini, aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran hukum.
Lembaga ini juga menyerukan perlunya pembenahan sistem rekrutmen di proyek-proyek strategis agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah kebutuhan kerja masyarakat.
FORMADES Tapsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan hak-hak calon tenaga kerja tidak dirampas oleh praktik-praktik tidak bertanggung jawab.*
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan revisi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan member
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut aktor Ammar Zoni dengan hukuman sembilan tahun penjara dalam sidang lanjutan perkara dugaan penyala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dijadwalkan bertemu Presiden ke7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 12 Maret 20
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 12 Maret 2026.
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) menyelenggarakan program Taman Lansia
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL