MEDAN — Seorang wanita berinisial IS Manullang (29) melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kejaksaan Negeri Binjai, Andre R Ginting, ke Polrestabes Medan.
IS menuduh Andre tidak bertanggung jawab atas kehamilannya yang kini telah memasuki usia 5 bulan.
IS datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan pada Rabu (23/7/2025) sekitar pukul 11.00 WIB didampingi keluarganya.
Baca Juga:
Namun, laporan yang dibuatnya sempat tidak diterima karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana yang kuat.
Usai diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk konseling, IS kemudian disarankan membuat Dumas (Pengaduan Masyarakat) agar laporannya tetap dapat diproses lebih lanjut oleh kepolisian.
Baca Juga:
Kepada wartawan, IS mengaku kecewa atas sikap Andre yang dinilai mengingkari janji untuk bertanggung jawab.
Bahkan, IS menyebut bahwa Andre sempat meminta dirinya menggugurkan kandungan jika ingin menerima tanggung jawab.
"Awalnya dia bilang mau tanggung jawab, tapi dengan syarat saya menggugurkan kandungan. Karena saya tahu ini nyawa, saya tidak mau. Lalu saya menceritakan kepada keluarga," ujar IS.
IS mengisahkan bahwa dirinya dan Andre berkenalan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan dan menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun.
Selama menjalin hubungan, Andre kerap tinggal bersama IS di kos miliknya.
"Dia mengaku duda. Kami pacaran setahun dan dia tinggal di kos saya. Tapi setelah saya hamil, dia tidak mau mengakui hubungan kami dan minta saya menggugurkan kandungan," jelas IS.
Ayah IS yang turut mendampingi saat pelaporan menyampaikan rasa kecewa terhadap Andre yang disebutnya sebagai aparat penegak hukum namun tidak menunjukkan tanggung jawab moral.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan