JAKARTA — Menjelang pembacaan putusan terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara.
Ia menyampaikan harapannya agar keadilan ditegakkan dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Mahfud menolak memberikan prediksi terkait vonis hakim, namun menegaskan pentingnya integritas dalam proses hukum.
Baca Juga:
"Saya tidak boleh meramal, tetapi saya berharap keadilan akan turun," ujar Mahfud saat ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (24/7).
Dalam pernyataannya, Mahfud juga menyoroti pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dari para hakim, terutama dalam membedakan norma, asas, serta syarat dan unsur dalam suatu perkara.
Baca Juga:
"Seperti apa? Ya seperti hakimnya enggak ngerti gitu cara terhadap konsep antara norma dan asas, syarat dan unsur. Nah ini bahaya menurut saya," tegasnya.
Mahfud berharap kesalahan logika hukum yang menurutnya pernah terjadi tidak terulang dalam sidang vonis Hasto Kristiyanto.
"Mudah-mudahan besok Mas Hasto juga mendapat keadilan," pungkas Mahfud.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp600 juta.
Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama enam bulan.
Hasto didakwa menghalangi penyidikan dalam kasus suap terkait Harun Masiku.
Ia disebut memerintahkan stafnya, Nur Hasan, untuk menyampaikan pesan kepada Harun agar merendam ponsel ke dalam air, sebagai upaya menghilangkan jejak digital.
Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah KPK menangkap Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU, dalam sebuah operasi tangkap tangan.
Sidang pembacaan vonis terhadap Hasto akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
(bs/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal