DENPASAR – Menanggapi sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial yang menyeret namanya, Aiptu I.N.S memberikan klarifikasi resmi melalui hak jawab.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut media sebagai PKI.
Justru, yang disayangkannya adalah perilaku beberapa oknum media tertentu yang dianggap menyerupai metode propaganda PKI tempo dulu, yakni menghasut, menyebarkan fitnah, dan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta.
Baca Juga:
Aiptu INS bahkan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan beberapa akun media sosial ke Direktorat Siber Polda Bali sebanyak tiga kali, terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya.
"Saya tidak pernah mengatakan media itu PKI. Yang saya kritik adalah perilaku oknum media yang menyerang nama baik saya dengan cara-cara tidak beretika," tegas Aiptu INS.
Baca Juga:
Sejak awal Januari 2025, Aiptu INS mengaku mendapati berbagai unggahan yang merugikan reputasinya, baik secara pribadi maupun profesional.
Beberapa akun media sosial dan situs berita memuat foto pribadinya bersama kekasih disertai narasi yang menurutnya tidak benar dan menyesatkan.
Beberapa akun dan media yang dilaporkan antara lain Instagram @hallo.denpasar yang mengunggah foto Aiptu INS dengan narasi "HEBOH! Anggota Polsek Kuta diduga jadi raja Mafia Mobil Rental, punya WIL," serta situs Portal Indonesia yang memuat laporan polisi yang dinilai palsu dan mengaitkan dirinya dengan dugaan tindak kriminal.
Akun Instagram lain seperti @balinewsid, @hello_gianyar, dan @info_tegallalang juga menjadi sorotan atas penyebaran narasi viral soal dugaan mafia rental mobil yang melibatkan nama Aiptu INS.
Selain itu, Facebook Agustian Mahardika dan beberapa situs berita lokal seperti Gatra Dewata dan Tribun Bali turut disoroti karena memuat foto dan narasi yang tidak sesuai fakta menurut Aiptu INS.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik, Aiptu INS telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Siber Polda Bali dan berharap agar proses hukum dapat memberikan pelajaran penting bagi media dan pengelola akun publik untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan etika bermedia sosial.
"Saya tidak anti kritik, namun saya berharap kritik yang disampaikan tidak merusak nama baik seseorang melalui fitnah dan berita tanpa konfirmasi yang valid," ujarnya.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal