KPK Bongkar Dugaan Suap Impor Barang, 20 Perusahaan Pengiriman Ikut Diperiksa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait kegiatan impor barang di lingkungan Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Menanggapi sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial yang menyeret namanya, Aiptu I.N.S memberikan klarifikasi resmi melalui hak jawab.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut media sebagai PKI.
Justru, yang disayangkannya adalah perilaku beberapa oknum media tertentu yang dianggap menyerupai metode propaganda PKI tempo dulu, yakni menghasut, menyebarkan fitnah, dan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta.
Aiptu INS bahkan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan beberapa akun media sosial ke Direktorat Siber Polda Bali sebanyak tiga kali, terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya.
"Saya tidak pernah mengatakan media itu PKI. Yang saya kritik adalah perilaku oknum media yang menyerang nama baik saya dengan cara-cara tidak beretika," tegas Aiptu INS.
Sejak awal Januari 2025, Aiptu INS mengaku mendapati berbagai unggahan yang merugikan reputasinya, baik secara pribadi maupun profesional.
Beberapa akun media sosial dan situs berita memuat foto pribadinya bersama kekasih disertai narasi yang menurutnya tidak benar dan menyesatkan.
Beberapa akun dan media yang dilaporkan antara lain Instagram @hallo.denpasar yang mengunggah foto Aiptu INS dengan narasi "HEBOH! Anggota Polsek Kuta diduga jadi raja Mafia Mobil Rental, punya WIL," serta situs Portal Indonesia yang memuat laporan polisi yang dinilai palsu dan mengaitkan dirinya dengan dugaan tindak kriminal.
Akun Instagram lain seperti @balinewsid, @hello_gianyar, dan @info_tegallalang juga menjadi sorotan atas penyebaran narasi viral soal dugaan mafia rental mobil yang melibatkan nama Aiptu INS.
Selain itu, Facebook Agustian Mahardika dan beberapa situs berita lokal seperti Gatra Dewata dan Tribun Bali turut disoroti karena memuat foto dan narasi yang tidak sesuai fakta menurut Aiptu INS.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik, Aiptu INS telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Siber Polda Bali dan berharap agar proses hukum dapat memberikan pelajaran penting bagi media dan pengelola akun publik untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan etika bermedia sosial.
"Saya tidak anti kritik, namun saya berharap kritik yang disampaikan tidak merusak nama baik seseorang melalui fitnah dan berita tanpa konfirmasi yang valid," ujarnya.
Selain itu, Aiptu INS juga menyebut dugaan kasus tipu gelap cek kosong yang dilakukan oleh rekan terlapor, Erik Cs, beserta keterlibatan Ray dalam perampasan mobil di halaman kampus Denpasar, yang hingga kini belum ada kemajuan meski telah dilaporkan dan Erik sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit 3 Unit 1 Reskrimum Polda Bali.
Aiptu INS mengakhiri klarifikasinya dengan harapan agar semua pihak, baik media maupun masyarakat, lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait kegiatan impor barang di lingkungan Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 2.081 personel gabungan untuk mengamankan jalannya turnamen Piala AFF U19 2026 yang ber
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke
POLITIK
Oleh Mohammad DawamPERINGATAN Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan implementasi
OPINI
Oleh KrisnaINDONESIA kerap disebut sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia. Di antara ratusan kelompok etnis yang hidup di Nusant
OPINI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saou
NASIONAL
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Balai Kota Medan, Senin (1/6/2026).
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, SH
NASIONAL
PAPUA Satuan Tugas Teritorial Komando Operasi TNI Habema menghadirkan kebahagiaan bagi anakanak Papua melalui kegiatan pendidikan dan p
NASIONAL