PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
DENPASAR – Menanggapi sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial yang menyeret namanya, Aiptu I.N.S memberikan klarifikasi resmi melalui hak jawab.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut media sebagai PKI.
Justru, yang disayangkannya adalah perilaku beberapa oknum media tertentu yang dianggap menyerupai metode propaganda PKI tempo dulu, yakni menghasut, menyebarkan fitnah, dan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta.
Aiptu INS bahkan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan beberapa akun media sosial ke Direktorat Siber Polda Bali sebanyak tiga kali, terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya.
"Saya tidak pernah mengatakan media itu PKI. Yang saya kritik adalah perilaku oknum media yang menyerang nama baik saya dengan cara-cara tidak beretika," tegas Aiptu INS.
Sejak awal Januari 2025, Aiptu INS mengaku mendapati berbagai unggahan yang merugikan reputasinya, baik secara pribadi maupun profesional.
Beberapa akun media sosial dan situs berita memuat foto pribadinya bersama kekasih disertai narasi yang menurutnya tidak benar dan menyesatkan.
Beberapa akun dan media yang dilaporkan antara lain Instagram @hallo.denpasar yang mengunggah foto Aiptu INS dengan narasi "HEBOH! Anggota Polsek Kuta diduga jadi raja Mafia Mobil Rental, punya WIL," serta situs Portal Indonesia yang memuat laporan polisi yang dinilai palsu dan mengaitkan dirinya dengan dugaan tindak kriminal.
Akun Instagram lain seperti @balinewsid, @hello_gianyar, dan @info_tegallalang juga menjadi sorotan atas penyebaran narasi viral soal dugaan mafia rental mobil yang melibatkan nama Aiptu INS.
Selain itu, Facebook Agustian Mahardika dan beberapa situs berita lokal seperti Gatra Dewata dan Tribun Bali turut disoroti karena memuat foto dan narasi yang tidak sesuai fakta menurut Aiptu INS.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik, Aiptu INS telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Siber Polda Bali dan berharap agar proses hukum dapat memberikan pelajaran penting bagi media dan pengelola akun publik untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan etika bermedia sosial.
"Saya tidak anti kritik, namun saya berharap kritik yang disampaikan tidak merusak nama baik seseorang melalui fitnah dan berita tanpa konfirmasi yang valid," ujarnya.
Selain itu, Aiptu INS juga menyebut dugaan kasus tipu gelap cek kosong yang dilakukan oleh rekan terlapor, Erik Cs, beserta keterlibatan Ray dalam perampasan mobil di halaman kampus Denpasar, yang hingga kini belum ada kemajuan meski telah dilaporkan dan Erik sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit 3 Unit 1 Reskrimum Polda Bali.
Aiptu INS mengakhiri klarifikasinya dengan harapan agar semua pihak, baik media maupun masyarakat, lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.*
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL