MEDAN – Kanit 1 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol Dedi Kurniawan, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ratusan warga yang menuntut pemecatannya karena diduga tidak profesional dalam menangkap tersangka kasus narkoba bernama Rahmadi.
Dedi menegaskan, proses penangkapan yang dilakukan pada 3 Maret 2025 telah sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar aturan institusi.
Ia juga membantah tegas adanya dugaan kriminalisasi terhadap tersangka.
Baca Juga:
"Penangkapan terhadap Rahmadi sudah melalui mekanisme hukum yang sah. Saat ini perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P21) dan telah bergulir di Pengadilan Negeri Tanjung Balai," ujar Dedi, Sabtu (26/7/2025).
Rahmadi sendiri ditangkap atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 10 gram.
Baca Juga:
Penetapan status tersangka, lanjut Dedi, dilakukan setelah gelar perkara yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Namun, pihak kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan, menilai proses tersebut tidak profesional.
Mereka bahkan telah melaporkan Kompol Dedi ke Bidang Propam dan Ditreskrimum Polda Sumut atas dugaan pelanggaran prosedur dan penganiayaan saat penangkapan.
Aksi protes warga pada Jumat (25/7) kemarin pun menjadi sorotan publik.
Massa membawa spanduk hingga menggunakan kostum pocong sebagai simbol kematian keadilan.
Polda Sumut sebelumnya menjelaskan, penangkapan Rahmadi merupakan bagian dari pengembangan kasus narkoba di wilayah Tanjung Balai.
Tiga orang diamankan dalam operasi tersebut: Andre Yusnizar (40), Ardiansyah Saragih (44), dan Rahmadi (34).
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan