Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
MEDAN - Meski masa jabatannya sudah berakhir 2023 lalu, namun dugaan korupsi di era Zahir MAP sebagai Bupati Batubara, kini baru mulai terungkap.
Tidak tanggung-tanggung. Dugaan kasus korupsi tersebut justru merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
Menurut data yang diperoleh bitvonline.com, setidaknya ada delapan proyek bermasalah temuan BPK di era kepemimpinan Zahir MAP. Delapan proyek Tahun Anggaran (TA) 2023 tersebut, disebut-disebut telah merugikan negara hingga Rp 6,7 miliar.
Ke delapan proyek tersebut adalah Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Titi Putih Menuju Pasar Permit Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Proyek ini bernilai Rp 1.143.157.552,95 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikerjakan perusahaan CV. B.
Kemudian, proyek Peningkatan Ruas Jalan Pasar Permit Menuju Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Pesisir dibiayai DAK Rp 1.766.635.955.27 yang dikerjakan perusahaan CV CPM, proyek Peningkatan Ruas Jalan Simpang Deras Menuju Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras dengan nilai Rp 1.213.038.592,74 dari DAK yang dikerjakan CV AS.
Kemudian proyek Peningkatan Ruas Jalan Pasir Putih Menuju Sei Rakyat Batas Kecamatan Medang Deras dengan sumber dana DAK senilai Rp 605.125.573,95 yang dikerjakan CV BJ.
Selanjutnya Proyek Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Bulan-Bulan Menuju Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir yang anggarannya dari DAK senilai Rp.992.586.794,73 yang dikerjakan CV BP.
Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan pada Ruas Jalan Tanjung Tiram Menuju Batas Asahan Kabupaten Batubara. Anggaran poyek ini bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp 264.372.929,24 yang dikerjaka CV EG.
Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Pada Ruas Jalan Kedai Sianam Menuju Simpang Gambus Kabupaten Batubara dengan anggaran bersumber dari BKP senilai Rp.155.555.007,44 yang dikerjakan CV NS.
Dan, terakhir adalah proyek Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Bagan Baru Menuju Kapal Merah Kabupaten Batubara (BKP) nilai temuan Rp 566.033.691.18 pelaksana proyek CV AG.
Sumber bitvonline.com menyebutkan, pelaksana seluruh proyek tersebut hanya nama saja. Sementara "pemain utamanya" sesungguhnya adalah pria berinisial OK F yang dikenal sebagai adik kandung Bupati Batubara Zahir.
Ketika dikonfirmasi, OK F mengaku tidak mengetahui masalah tersebut. Ketika ditanya bahwa namanya disebut-sebut sebagai "pemain utama" dalam proyek tersebut, OK F menyebut bisa-bisa saja orang menyebut nama. "Bisa saja orang menyebut-nyebut," jelasnya saat dihubungi via handphone, Selasa (29/07/2025). *
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL