Keponakan Prabowo Ungkap Dugaan Praktik Prostitusi di Kawasan IKN

JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran atas maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, dalam sebuah forum diskusi di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (31/7/2025).

Menurut Rahayu, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa praktik prostitusi tersebut melibatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menyasar para pekerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pembangunan IKN.

Baca Juga:

• Diva Febriani Tewas di Kebun Sawit, Pelaku Ditangkap Polisi Usai Bersembunyi
• Wapres Gibran Diusulkan Berkantor di IKN, Istana: Tidak Ada Rencana Seperti Itu

"IKN sudah terkenal dengan bordil-bordilnya yang melayani para tukang dan ASN yang kesepian," ungkap keponakan Presiden RI Prabowo Subianto dengan penuh keprihatinan.

Selain IKN, Rahayu juga mengungkap praktik serupa terjadi di beberapa wilayah Papua, khususnya di sekitar area pertambangan.

Baca Juga:

• Meneguhkan Komitmen terhadap IKN di Tengah Ketidakpastian
• “Gugurnya Duta Bangsa” Menggema: Kematian Arya Daru Pangayunan Berpotensi Ditempuh lewat Jalur Hukum Internasional

Ia menyebut bahwa para korban TPPO sebagian besar menyadari kondisi mereka, namun terpaksa bertahan karena minimnya lapangan pekerjaan layak.

"Papua itu terkenal melayani mereka yang bekerja di tambang-tambang," ujar Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa para korban kerap kali terjebak dalam lingkaran eksploitasi.

Selain beban ekonomi, mereka juga menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang menyulitkan untuk keluar dari situasi tersebut.

"Mereka bukan tidak mau keluar. Tapi rasa malu, tekanan sosial, dan tidak adanya pekerjaan alternatif membuat mereka sulit berpindah," ucapnya.

Sebagai solusi, Rahayu menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak sebagai salah satu pendekatan utama dalam memberantas TPPO.

Ia menyerukan agar pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap korban, bukan hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang holistik.